Kamis 08 Nov 2018 15:36 WIB

Menhan: Dibutuhkam Satelit dan Drone untuk Pantau Terorisme

Mencegah terorisme diperlukan kerja sama semua negara dan seluruh elemen bangsa.

Wakil Presiden  Republik Indonesia Jusuf Kalla (tengah)  bersama Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu   berkeliling meninjau stand dalam pembukaan  Indo Defence 2018 Expo and Forum, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (7/11).
Foto: Republika/Iman Firmansyah
Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (tengah) bersama Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu berkeliling meninjau stand dalam pembukaan Indo Defence 2018 Expo and Forum, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (7/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu mengatakan, membutuhkan satelit dan drone untuk memantau pergerakkan terorisme. "Satelit siapa aja yang di kasih. Bicara terorisme kan musuh dunia, mereka senang menawarkan perlunya apa, Inggris, Prancis, Jerman. Kalau saya telepon juga jadi, tapi tunggu, kita minta bantuan kalau penting, kalau kita mampu, enggak perlu (minta bantuan)," kata Ryamizard di sela-sela seminar bertajuk Ensuring Regional Stability Through Cooperation on Counter Terrorism di Indo Defence 2018 and Forum, JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (8/11).

Ryamizard menegaskan aksi-aksi yang dilakukan teroris selama ini bukan merupakan ajaran Islam. "Teroris itu bukan Islam, Islam bukan seperti itu. Itu merusak Islam. Jadi sebetulnya teroris adalah musuh Islam. Islam membawa rahmat di muka bumi ini," katanya. 

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini menambahkan, untuk mencegah terorisme diperlukan kerja sama semua negara dan seluruh elemen bangsa. "Harus bersama-sama rakyat kalau cuma tentara cuma dua persen," ucapnya.

Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Negrillo  Lorenzana, mengatakan, patroli laut yang dilakukan dalam kerangka perjanjian trilateral untuk melawan pembajakan di laut. Menurut dia, patroli tersebut cukup efektif, sebagaimana patroli yang dilakukan pada tahun 2017, dimana sejak patroli bersama dilakukan pembajakan atau penculikan di laut mulai berkurang.

Selain itu, dia mengatakan, Filipina juga aktif dalam ADMM dan KTT Asia serta latihan bersama dengan Brunei Darussalam. Ia mengatakan, usaha untuk memerangi kejahatan transnasional dalam memerangi terorisme di kawasan maritim penting dilakukan. Filipina pun mematuhi ketentuan UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea) atau konferensi PBB tentang hukum laut. "Tantangan utama dalam menghadapi terorisme di Laut Sulu yang cukup sibuk, butuh kekuatan yang cukup besar," katanya.

Ia menambahkan, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah adanya trust building antara Indonesia dengan Filipina untuk sharing informasi. Di mana tujuan dalam memerangi terorisme dalam kerangka our eyes ini merupakan tindakan yang signifikan.

"Saya akan menciptakan framework untuk negara kita, menjaga sumber daya alam dan teroris tidak boleh menculik di kawasan tersebut. Kawasan Asia harus bersih dari terorisme," tegasnya. 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement