REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mendorong percepatan pembangunan rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri yang dekat dengan tempat kerja. Tujuannya yakni agar mereka lebih konsentrasi dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan, perumahan bagi ASN, TNI, dan Polri bisa saja diwujudkan asalkan menggunakan tanah negara. Dengan demikian, angsuran rumah tersebut bisa lebih murah.
"Saya pikir banyak tanah pemerintah yang bisa dibangun dengan angsuran murah," ujar Junaidi di Kantor Wakil Presiden, Kamis (7/11).
Junaidi menambahkan, tanah negara yang dimaksud salah satunya yakni tanah milik BUMN maupun BUMD seperti tanah milik PT Kereta Api Indonesia atau Angkasa Pura. Adapun, Apersi mendukung usulan pemerintah agar ASN, TNI, dan Polri dapat memiliki tempat tinggal yang dekat dengan kantor.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas membahas penyediaan rumah bagi aparatur sipil negara ( ASN), TNI, dan Polri di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/11). Jokowi mengatakan, pembahasan mengenai program penyediaan perumahan bagi ASN, TNI, dan Polri ini sudah berkali-kali dilakukan. Oleh karena itu, ia ingin mengetahui perkembangan terbaru program tersebut.
"Yang jelas kita akan konsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah layak bagi 945 ribu ASN, 275 ribu TNI, dan 360 ribu Polri. Tujuannya jelas agar ASN, TNI, dan Polri semakin konsentrasi dalam bekerja," kata Jokowi.
Presiden juga meminta pemenuhan perumahan tersebut juga memperhatikan aksesibilitas ke tempat kerja, serta pengembangan kegiatan ekonomi yang menopang kawasan tersebut. "Juga model pembiayaannya seperti apa. Bisa dari APBN, bisa dari BUMN, bisa dari swasta, atau model yang seperti apa," kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
