REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Proyek jalan tol yang menghubungkan Kota Padang di Sumatra Barat dan Pekanbaru di Riau belum juga dimulai hingga November 2018. Padahal, Presiden Jokowi secara resmi sudah mencanangkan pembangunan bagian tol Trans-Sumatra ini pada Februari 2018 lalu.
Republika sempat mendatangi langsung titik awal seksi I ruas Padang Pariaman-Sicincin pada Rabu (7/11). Hasilnya pengamatan di lapangan, tidak terlihat ada alat berat yang bekerja atau pembangunan jalan tol seperti yang seharusnya sudah dilakukan.
Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit menjelaskan bahwa proyek tol Padang-Pekanbaru seksi I memang belum dilakukan pengerjaan fisik. Alasannya, masih ada sejumlah titik di sepanjang seksi I yang belum disepakati harga ganti rugi lahannya.
Perkara pembebasan lahan memang menjadi masalah klasik pembangunan infrastruktur di Sumatra Barat. Berbeda dengan wilayah lain di Sumatra atau Jawa, lahan di Sumatra Barat juga 'dimiliki' oleh suku atau kaum adat.
Hal ini membuat proses negosiasi ganti rugi menjadi alot. "Dari 80 orang pemilik lahan (seksi I), 30 di antaranya sudah setujui harga yang ditetapkan appraisal (penilai). Sisanya, 50 pemilik lahan masih kami upayakan," jelas Nasrul, Rabu (7/11).
Awal semester II 2018, negosiasi harga lahan masih berkisar di rentang Rp 32 ribu hingga Rp 286 ribu per meter persegi. Angka yang belum disepakati ini muncul menyusul langkah Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang merampungkan pengukuran trase dan keseluruhan lahan untuk 4,2 km pertama tol Padang-Pekanbaru.
Molornya pengerjaan fisik seksi I tol Padang-Pekanbaru juga membuat PT Hutama Karya (HK) selaku kontraktor menarik sementara alat-alat berat yang sebelumnya disiagakan di lokasi proyek. Alat-alat berat tersebut dimobilisasi untuk dimanfaatkan di lokasi proyek lain yang dikerjakan HK.
Meski begitu, Nasrul menampik mobilisasi alat berat dari Padang karena pemerintah memindahkan ruas seksi I ke Pekanbaru. "HK kan ada juga proyek di Palembang dan Pekanbaru. Jadi mereka mobilisasi alat dulu. Nanti kalau persoalan tanah di kita selesai, alat berat didatangkan lagi," katanya.
Dalam waktu dekat, ujar Nasrul, Pengadilan Negeri Pariaman akan memanggil pihak-pihak yang masih belum menyepakati harga ganti rugi lahan. Ia berharap persoalan lahan ini bisa segera rampung dan pengerjaan fisik tol Padang-Pekanbaru bisa dimulai sebelum akhir 2018.
Sebelumnya, muncul wacana pemindahan ruas pembangunan tol seksi I dari awalnya Padang Pariaman - Sicincin menjadi Pekanbaru - Bangkinang. Wacana ini muncul karena seksi I yang berada di Sumatra Barat tak kunjung digarap.
Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim juga sempat menyebut bahwa dirinya mendapat informasi dari PT Hutama Karya mengenai pemindahan proyek seksi I. Pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru akan dilakukan dalam tiga tahap hingga tahun 2023 mendatang.
Seharusnya, tahap I menghubungkan Padang-Sicincin sepanjang 28 km, tahap II menghubungkan Bangkinang-Pekanbaru sepanjang 38 km, dan tahap III menghubungkan Sicincin-Bangkinan sepanjang 189 km.
Pembangunan proyek tol ini akan melibatkan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA), termasuk pembiayaannya. Kementerian PUPR menyebutkan, sekitar 30 km jalan tol termasuk terowongan yang ada akan menekan pinjaman JICA hingga Rp 9,5 triliun. Sementara total kebutuhan dana untuk menyelesaikan jalan tol Padang-Pekanbaru adalah Rp 78,09 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika