REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengirim tim untuk meminta kejelasan kepada Bupati Indramayu Anna Sophanah yang surat pengunduran diri dari jabatannya. Kemendagri ingin mengetahui pertimbangan dan alasan Anna yang memutuskan mundur sebagai orang nomor satu di Kabupaten Indramayu.
"Kami sedang kirim tim ke sana untuk meminta kejelasan, apa pertimbangan dia, karena dia kan dipilih oleh rakyat, kok dia mundur masalahnya apa," ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (7/11).
Tjahjo mengatakan, Kementerian Dalam Negeri masih menunggu proses pengunduran diri Anna di tingkat DPRD. Sebab, proses administrasi pengunduran diri kepala daerah sudah diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah.
Alur mekanisme pengunduran diri bupati diserahkan kepada DPRD. Berikutnya, Pimpinan DPRD akan mengadakan rapat paripurna terkait pengunduran diri tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 79 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
"Belum (terima sura pengunduran diri bupati Indramayu), baru diputuskan dalam rapat paripurna DPRD hari ini," kata Tjahjo.
Bupati Indramayu Hj Anna Sophanah.
Anna Sophanah dan Supendi ditetapkan oleh KPU Indramayu sebagai bupati dan wakil bupati Indramayu terpilih periode 2016-2021. Penetapan itu dilakukan melalui rapat pleno yang digelar di kantor KPU setempat, Sabtu, 23 Januari 2016.
Anna Sophanah-Supendi diusung oleh Gerindra, PKS, dan Demokrat. Pasangan itu juga didukung oleh Partai Golkar. Namun, Anna mengirimkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai orang nomor satu di Kabupaten Indramayu.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Azun Mauzun mengatakan surat pengajuan pengunduran diri Anna Sophanah itu masuk ke Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu pada 30 Oktober 2018. Azun menyebutkan, Anna mengundurkan diri adalah karena alasan keluarga.
"Alasannya mengurus orang tua dan suami sehingga takut tidak fokus (dalam menjalankan tugasnya sebagai bupati), takut membuat rakyat terlantar," ujar Azun kepada Republika.co.id, Senin (5/11) malam.
Azun menilai, alasan yang disampaikan bupati itu kurang etis. Sebab, bupati telah mengorbankan jutaan rakyat Indramayu hanya karena alasan keluarga. Apalagi, bupati telah disumpah dibawah Alquran untuk menjalankan tugasnya selama lima tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
