REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai berlebihan gugatan yang diajukan kepada Bupati Boyolali oleh pendukung calon presiden (capres) nomor urut 02. Menurut Hasto, masyarakat terlebih elite politik sebaiknya memetik pelajaran dari kasus tersebut.
"Sebaiknya kita mengambil pelajaran tentang pentingnya tatakrama politik dan perlunya bagi pemimpin politik untuk memahami kultur budaya bangsanya sendiri," kata Hasto di Jakarta, Selasa (6/11).
Hasto berpendapat, kontestasi politik sebaiknya dilakukan tanpa perlu mengangkat perbedaan kelas sosial. Dia mengatakan, peserta pemilu seharusnya menampilkan gagasan positif bagaimana menggelorakan harkat dan martabat rakyatnya. Sehingga, dia melanjutkan, meskipun secara lahir nampak biasa namun punya kebanggaan sebagai warga negara Indonesia.
Menurut Hasto lagi, pelaku politik harus paham bahwa menjadi petani, pedagang pasar, tukang jamu, bahkan tukang sapu adalah pekerjaan yang bermartabat selama dilakukan dengan penuh rasa percaya diri. Dia melanjutkan, sebab dengan bekerja, di situlah jati diri kemanusiaan untuk berdiri di atas kaki sendiri hadir.
Pernyataan terkait tampang Boyolali itu diungkapkan Prabowo saat berpidato untuk meresmikan Posko Badan Pemenangan Prabowo-Sandiaga Uno Kabupaten Boyolali, Selasa (30/10) lalu. Dalam salah satu bagian dalam pidato itu, Prabowo membicarakan mengenai belum sejahteranya masyarakat saat ini. Ia memberi perumpamaan wajah Boyolali yang belum pernah masuk hotel-hotel mahal.
Pidato tersebut lantas mendapat respons keras dari warga Boyolali. Bupati Boyolali Seno Samodro mengatakan, bahwa rakyat mengaku kecewa dengan ungkapan yang dilontarkan Prabowo tersebut. Warga kemudian menggelar aksi damai memprotes pidato calon presiden nomor urut 02 itu. Mereka juga menuntut Prabowo meminta maaf atas ucapannya itu.
Hasto menilai wajar respons yang dilakukan Bupati Boyolali itu. Dia mengatakan, pemimpin daerah itu hanya ingin mengawal rakyatnya agar demonstrasi berlangsung tertib dan damai.
"Apa yang dilakukan sebagai bagian pendidikan politik untuk disampaikan ke Pak Prabowo agar berhati-hati dalam berbicara dan jangan eksploitir kemiskinan rakyat hanya untuk tujuan kekuasaan politik," kata Hasto lagi.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi akan melaporkan Bupati Boyolali Seno Samodro ke kepolisian dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Seno dituding menyebut calon presiden RI Prabowo Subianto dengan umpatan binatang dalam sebuah pidatonya.
"Saat ini orang-orang yang sok membela orang Boyolali justru mengatakan kata-kata tidak pantas, terutama Bupati Boyolali, itu lebih tendensius dan mengandung ujaran kebencian sehingga akan kami laporkan ke kepolisian dan Bawaslu," kata Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Yandri Susanto, di kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (5/11).
Ucapan tersebut dianggap tidak pantas keluar dari mulut seorang pejabat publik. Yandri mengatakan, bahwa ucapan Bupati Boyolali Seno Samodro itu merugikan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sehingga pihaknya akan melaporkan ke Bawaslu.
"Kami akan laporkan ke Bawaslu karena merugikan pasangan Prabowo-Sandi. Perkataan Bupati Boyolali itu sungguh tidak pantas dikatakan pejabat publik," ujar Ketua DPP PAN itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika