REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Angka kemiskinan di Jawa Barat mengalami penurunan. Pada 2014 tercatat ada sebanyak 4.327.006 warga miskin dan pada 2018 menjadi 3.615.079 atau turun sebesar 1,99 persen dari total jumlah penduduk Jawa Barat.
Menurut Pengamat Unpad Arief Anshory Yusuf, dari data tersebut, sebagian besar warga miskin di Jawa Barat berada di daerah perkotaan dibanding pedesaan. Berdasarkan data BPS 2018 tercatat ada sebanyak 2,327 juta warga miskin yang tinggal di perkotaan. Sementara di desa sebanyak 1,288 juta jiwa.
Menurut Arief, kondisi ini harus diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, Pemprov Jabar disarankan mulai fokus untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di perkotaan. Apalagi pada 2030 mendatang diperkirakan ada 86,6 persen warga Jawa Barat yang tinggal di perkotaan.
"Problem Jabar ke depan ada di perkotaan. Problem orang miskinnya juga akan ada di perkotaan," ujar Arief Anshory Yusuf, dalam Rakor Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jabar, di Kantor Bappeda Jabar, Kota Bandung, Senin (5/11).
Arief mengatakan, perlu ada beberapa perbaikan yang dilakukan Pemprov Jabar dalam menyelesaikan masalah kemiskinan ini. Pertama harus ada perbaikan infrastruktur, mulai dari transportasi umum, akses air bersih dan masalah lainnya.
"(Biaya) hidup di perkotaan harus lebih rendah. Perlu infrastruktur. Contohnya saja kota yang baik, yang hebat itu bukan semua orang punya mobil. Tapi sebaliknya semua orang tidak punya mobil dengan transportasi umum yang baik," katanya.
Selain itu, kata dia, perlu ada perhatian terhadap harga-harga pangan agar warga di bawah garis kemiskinan tidak semakin menderita. "2030 (pengentasan) kemiksinan tidak mungkin tercapai kalau tidak menyelesaikan harga pangan," katanya.
Arief menilai, perlu dibuka lapangan kerja yang besar supaya masyarakat dengan usia produktif bisa mendapat peluang kerja yang cukup. Selain itu, investasi yang masuk di daerah harus betul-betul diperhatikan hangan sampai menambah kesenjangan hidup di masyarakat.
"Investasi yang masuk harus membuka lapangan kerja. Investasi harus memilih (sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja). Investasi jangan sampai menambah ketimpangan," katanya.
Sementara menurut Wakil Gubernur Jawa Barat, yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, Pemprov Jabar menekankan pentingnya upaya bersama atau kolaborasi antara Pemda Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten/kota di Jabar. Jadi, perlu ada sinkronisasi program antara program penanggulangan kemiskinan di provinsi dan kabupaten/kota.
"Kami programnya kolaboratif, kebersamaan, sehingga program-program kami itu harus nyambung dengan program yang ada di kabupaten/kota. Maka kolaborasi ini yang kami butuhkan," kata Uu.
Oleh karena itu, kata dia, dalam rakor yang dihadiri para wakil bupati dan wakil wali kota yang ada di Jawa Barat ini, diharapkan akan ada solusi untuk menanggulangi kemiskinan di daerah."Nanti harus ada solusi dalam rakor ini. Cari solusi atau titik persamaannya," katanya.
Uu juga menekankan untuk menanggulangi kemiskinan di daerah, terutama di desa dan kelurahan, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, aksesibilitas jalan atau infrastruktur bagi masyarakat terutama terkait kegiatan ekonomi masyarakat. Kedua, masalah irigasi untuk pertanian, dan ketiga, pengembangan UKM oleh pemerintah kabupaten kota.
Programnya, kata dia, Pemprov Jabae ingin membangun sarana dan prasarana bagi masyarakat di desa, dengan program Gerbang Desa yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur. "Mereka tertinggal karena tidak ada akses. Juga mereka butuh air bersih dan irigasi, maka irigasi, listrik, dan internet masuk desa atau digitalisasi desa," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
