REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN— Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membeberkan keterkaitan ketidakadilan ekonomi yang dapat menimbulkan konflik dan disintegrasi bangsa.
"Tanpa keadilan tentu kita tidak bisa menggerakkan bangsa ini dengan baik. Bagaimana keadilan tercapai agar tidak ada disintegrasi, dengan kemajuan ekonomi," kata JK di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, Sleman, DIY, Ahad (04/11).
JK mengungkapkan, dari 15 konflik besar yang telah terjadi di Indonesia, 10 di antaranya disebabkan karena ketidakadilan. Ketidakadilan tersebutlah yang dapat menyebabkan persatuan dan kesatuan di Indonesia dapat terpecah-belah.
Menurutnya, kesenjangan tidak hanya di bidang ekonomi saja. Namun, juga dalam politik dan juga sosial. Ada 15 konflik besar bangsa ini. Mulai dari peristiwa Madiun, RMS di Maluku. DI/TII, PRRI Permesta, G30S, Poso, Ambon, Tim-Tim, Papua hingga Aceh.
“Di antara 15 ini, 10 konflik karena merasa ada ketidakadilan. Baik itu ketidakadilan politik, ekonomi, sosial," ujarnya.
Tanpa keadilan, lanjutnya, suatu bangsa tidak akan dapat berjalan dengan baik. Dia mendorong seluruh warga negara dapat memajukan ekonomi Indonesia, tak terkecuali mahasiswa melalui wirausaha sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Dia menyebutkan, di tengah perkembangan tekonologi yang pesat saat ini, merupakan suatu peluang yang dapat diambil oleh mahasiswa itu sendiri. Kesempatan dalam berwirausaha juga terbuka lebar dengan kemudahan teknologi.
"Anda memiliki kesempatan besar dibanding dulu. Di banding bapak Anda. Karena teknologi telah mengubah banyak hal. Batasan-batasan negara telah terlampaui dengan mudah. Anda ingin menjual atau membeli sesuatu tidak perlu keluar rumah," lanjutnya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
