REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), akan membentuk West Java Cyber Province. Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan lembaga siber dan sandi negara terkait pembentukan West Java Cyber Province. Nantinya lembaga ini akan memberikan arahan dan bimbingan terkait lembaga siber yang akan dibentuk Pemprov Jawa Barat.
"Kami pun juga sudah mencoba koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui lembaga siber dan sandi negara, dan dari Lembaga Sandi Negara juga akan membantu arahan dan bimbingan," ujar Iwa akhir pekan lalu.
Menurut Iwa, dengan adanya lembaga ini, seluruh berita yang terkait dengan Jawa Barat akan bisa diantisipasi, bahkan diredam terlebih dahulu. Dengan begitu masyarakat akan mendapat informasi positif dan diharapkan Jawa Barat akan bersih atau terbebas dari berita hoaks.
"Dengan demikian nanti seluruh berita-berita yang terkait dengan Jawa Barat akan diantisipasi, bahkan diredam sekaligus juga memberikan informasi yang positif kepada masyarakat," katanya.
Untuk melindungi masyarakat dari berita yang tidak baik atau hoax, kata Iwa, kita harus memiliki alat atau cara tertentu. Cara pertama, kerja sama dengan media. Kedua, membentuk lembaga cyber province.
"Alat yang pertama adalah kerja sama dengan seluruh media agar memberitakan yang baik dan benar," kata Iwa.
Kedua, kata dia, Pemprov Jabar juga punya alat nanti ada tim ataupun semacam lembaga untuk West Java Cyber Province. Iwa menilai, hoaks bisa mengganggu stabilitas sosial politik khususnya di Provinsi Jawa Barat.
Berdasarkan data survei yang dilakukan oleh Mastel, pada 2017 lalu tentang wabah hoaks nasional. Bahwa bentuk hoaks yang paling sering diterima oleh masyarakat adalah dalam bentuk tulisan sebesar 62,1 persen dan diterima sebanyak 34,9 persen melalui situs.
Kemudian jenis berita hoaks yang paling sering diterima oleh masyarakat sebesar 91,8 persen terkait isu sosial dan politik, serta isu sara sebesar 88,6 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika