REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa angkat bicara terkait mundur massal sejumlah pengurus Dewan Pengurus Daerah PKS. Di antaranya DPD Banyumas dan Bali. 

Ledia menegaskan, aturan main dalam sebuah organisasi adalah sikap loyal para anggotanya. Karena itu, menurut dia pakta integritas yang dimaksudkan untuk mengikat loyalitas para kader PKS dinilai sebagai sesuatu yang wajar.

"Kalau misalnya seseorang, bergabung dalam sebuah organisasi, terus diminta loyalitas pada pimpinan partainya, wajar nggak? Thats it. Selesai kan?, " kata dia saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (24/10).

Dia mengklaim, adanya penolakan menandatangi pakta integritas dari kader di daerah tidak serta merta memecah soliditas PKS. Menurut dia, jika seseorang masih ingin bertahan dalam sebuah organisasi, loyalitas itu harus ditunjukan.

Ledia mencontohkan, di berbagai organisasi di dunia, seluruh anggotanya diminta untuk loyal. "Kalau tidak mau, ya sudah selesai urusan. Berarti memang dia tidak mau," kata dia.

Sementara ini, PKS sendiri tidak memberikan sanksi pada kader yang dianggap menolak untuk loyal di daerah. Namun, partai akan mempertanyakan komitmen para kader ingin tetap bergabung dalam satu barisan atau tidak.

Ihwal adanya anggapan yang menyebut PKS terpecah, Ledia menganggap opini tersebut sebagai hal yang wajar. "Perspektif yang menyebut PKS terpecah itu biasa. Memang di partai lain tidak ada perspektif itu? Semua ada," ungkapnya.

Yang jelas, kata dia, akan ada selalu ada orang yang akan tetap konsisten bersama partai. Hal itu akan terbukti dengan berjalannya waktu. Sedangkan, PKS akan terus bergerak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika