REPUBLIKA.CO.ID, CIBINONG -- Geopark Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat resmi menjadi geopark lokal di Kabupaten Bogor. Geopark ini pun bersiap untuk mendapatkan pengakuan secara nasional maupun dunia dari Unesco Global Geopark (UGG).
"Ini sudah ada penilaian kenaikan status dan evaluasi nasional tahun 2018 dan masuk pada wilayah geopark yang berada di kuadran ketiga, yang PDRB-nya rendah, IPM-nya rendah, kantung kemiskinannya tinggi dan angka pendidikan rendah," kata Kepala Litbang Bappeda Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah di Cibinong, Selasa (23/10).
Menurut dia dengan adanya Geopark Pongkor ini memiliki harapan dapat meningkatkan kesejateraan masyarakat sekitar. Peningkatan itu, katanya, dengan cara pengolahan usaha kecil menengah (UKM).
Selain itu, konsep geopark mulai dilakukan sosialisasi pada kegiatan Musrenbang sebagai konsep alternatif untuk membangun ekonomi kecil kerakyatan mandiri. Pihaknya juga sudah melakukan penyusunan pengukuran secara pemetaan di mana dapat menjadi kerangka acuan sistematik pola daerah. "Kami belajar pada Geopark Ciletuh, dan kami sudah mempersiapkan diri menjadi Unesco Global Geopark dengan berbagai kebanggaan," katanya.
Ia menambahkan untuk pengembangan masyarakat, masyarakat Pongkor yang tadinya bermata pencaharian sebagai gurandil atau penambang emas ilegal, kini sudah mulai beralih menjadi pelaku di geopark. Bahkan masyarakat mempunyai inisiatif untuk membuka berbagai peluang sendiri dalam menunjang Geopark Pongkor.
Di antaranya membuat akses jalan ke arah geopark agar lebih mudah mengakses Geopark Pongkor. Juga membuat penginapan lokal, dan berbagai hiburan atau wisata dengan bertajuk alam. "Peluang itu ternyata tidak dibiarkan oleh masyarakat, dan tentunya itu tidak memakai anggaran dari Pemkab Bogor dalam pembangunannya," katanya.
Sementara itu ahli bidang pengembangan kawasan geopark dan Ketua Tim Percepatan Pengembangan Geopark Kementerian Pariwisata, Yunus Kusumabrata mengatakan Pemkab Bogor adalah ujung tombak dalam membangun geopark. "Tapi kalau pemerintah lambat maka lambat pula pembangunan geopark dan mungkin usaha pembentukan untuk beralih ke UGG akan menjadi terhalang," katanya.
Dengan adanya permasalahan itu maka tentunya akan betimbas pada pendapatan daerah berupa pajak parkir, retribusi dari tiket masuk, maupun lain sebagainya. "Pengusul geopark nasional harus melengkapi dokumen atau data pendukung yang sesuai. Hari ini kita sudah menerima delapan calon geopark nasional. Ini menunjukan respons bupati, wali kota dan gubernur untuk membangun geopark sudah meningkat," katanya.
Yunus menambahkan, saat ini adalah tahapan presentasi dan verifikasi, yakni langkah yang harus dilalui sebelum akhirnya disusul terbitnya Perpres mengenai geopark nasional. "Insya Allah pada bulan November pengumuman atau keputusan ini terbit. Nanti akan langsung diberikan kepada Geopark Pongkor melalui pemerintah daerahnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika