REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebutkan mayoritas publik khawatir dengan maraknya kabar bohong atau hoaks yang beredar di media sosial. Hasil survei LSI menyatakan sebesar 75 persen publik menyatakan kekhawatiran mereka.
Peneliti LSI Ikrama Masloman mengatakan responden yang menyatakan tidak khawatir dengan berita hoaks jumlahnya di bawah 10 persen, yaitu 8,7 persen. Menurut dia, dari responden yang khawatir itu, sebesar 74,5 persen menyatakan mereka ingin hoaks di media sosial dibersihkan atau ditertibkan.
"Mereka yang setuju bahwa media sosial harus dibersihkan dari hoaks merata di semua segmen pemilih," ujarnya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (23/10).
Dia menjelaskan hal itu terlihat dari tingkat pendidikan tinggi maupun rendah, masyarakat kecil maupun ekonomi mapan. Termasuk, dia menambahkan, di pendukung partai politik, pendukung capres hingga para pengguna media sosial.
Menurut dia, di segmen pendidikan, responden yang lulus SD atau di bawahnya, sebesar 67,3 persen menyatakan setuju media sosial harus dibersihkan dari berbagai ujaran kebencian dan hoaks. "Bahkan di segmen pemilih terpelajar tingkat persetujuan terhadap pembersihan media sosial dari hoaks lebih tinggi lagi yaitu 91,1 persen," ucapnya.
Di segmen pemilih parpol, menurut dia, mayoritas pendukung parpol tersebut menyatakan persetujuan agar media sosial bersih dari informasi hoaks. Dia mengatakan hal sama juga terlihat dari para pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, mayoritas setuju media sosial harus bersih dari hoaks.
Survei dilakukan pada tanggal 10-19 Oktober 2018 melalui wawancara langsung menggunakan kuesioner. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden dan margin of error sebesar +/- 2,9 persen. Survei dilaksanakan di 34 provinsi di Indonesia dan pihak LSI Denny JA juga melengkapi survei dengan penelitian kualitatif dengan metode analisis media, focus group discussion, dan wawancara mendalam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika