REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Raja Juli Antoni mengusulkan debat Capres-Cawapres di desa. Menurutnya, selama ini debat Capres-Cawapres justru tak menyentuh masyarakat pedesaan.

Raja menawarkan agar KPU memodifikasi format dan tempat debat selama sejalan dengan undang-undang. Tujuannya agar visi, misi dan program paslon tersampaikan secara masif kepada masyarakat di akar rumput.

"Saya melihat debat presiden kita selama ini terlalu 'kota' dan  sangat 'elitis'. Saya usul ke KPU agar debat diselenggarakan di desa," katanya, Selasa (23/10).

Sekjen PSI itu bahkan mengajak KPU agar mengadakan debat di pelosok Indonesia. Sebab selama ini debat biasanya hanya berlangsung di Jakarta. Bila debat diadakan di pelosok, harapannya rakyat desa dapat menyaksikan debat secara langsung.

"Dengan audien rakyat biasa di Papua, Kalimantan, Sulawesi Aceh dan Jawa. Pesertanya juga rakyat biasa yang menikmati dan akan merasakan langsung arti sebuah kebijakan dan keputusan pemerintah," ujarnya.

Raja Juli menganggap rakyat biasa punya hak sama untuk menilai Capres-Cawapres secara langsung. Sehingga tak hanya elit politik saja yang menilai Capres-Cawapres. "Biarkan rakyat biasa, bukan elit, yang langsung berdialog, bertanya, mengevaluasi calon pemimipin mereka. Bukan para elit yang sering kali mengatasnamakan mereka, tanpa mengetahui apa yang sebenarnya mereka rasakan, pikirkan dan kerjakan tiap harinya," katanya lagi.

Meski begitu, ia tetap menerima dimana pun KPU menyelenggarakan debat. Pasalnya KPU sudah diberi mandat oleh undang-undang untuk menyelenggarakan debat presiden.

"Pada prinsipnya Pak Jokowi dan Kyai Ma’ruf setuju dan siap berdebat di mana saja dengan format apa saja. Yang paling penting tujuan debat itu tercapai yaitu ketika rakyat mengetahui kualitas dan rekam jejak pemimpin yang akan mereka pilih," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika