REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD RI Fahira Idris menilai format debat Pilpres 2019 perlu berubah mengingat sejak pemilihan presiden (pilpres) sejak 2004, debat calon presiden dan wakil presiden belum sepenuhnya menjadi referensi utama pemilih. Format debat pilpres selama ini menurutnya, tidak membuka lebar calon mengeksplore visi misi dan janji kerjanya.
Di sisi lain, debat-debat pilpres selalu 'diganggu' keriuhan-keriuhan tim sukses yang seharusnya tidak perlu ada di sebuah forum debat yang sangat penting. "Sudah saatnya KPU mengevaluasi format debat pilpres baik dari sisi substantif maupun teknis," ujar Fahira dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (22/10).
Dari sisi substantif tema, menurut Fahira, harus lebih tajam dan menyentuh persoalan kekinian dan solusi tantangan ke depan. Dari sisi teknis, volume debat harus diperbanyak, digelar diberbagai daerah dengan audience utama dari berbagai lapisan masyarakat, bukan tim sukses.
Fahira mengungkapkan, debat akan menjadi pendidikan politik yang sangat baik bagi rakyat dan bentuk kampanye sesungguhnya dari para calon jika KPU berani membuat terobosan baru pada Debat Pilpres 2019 ini. Dari sisi substansi, lanjut Fahira, harus dihindari tema-tema yang terlalu umum.
"Untuk substansi debat, tema, sub tema, dan pertanyaan-pertanyaannya harus tajam, kekiniaan, dan memancing calon mengungkapkan visi besarnya untuk Indonesia ke depan. Jangan mengawang-awang," ujarnya.
Fahira mengatakan, calon harus dipaksa paparkan data dan solusi konkret. Untuk teknis, Fahira mengusulkan agar debat digelar di beberapa daerah di Indonesia yang merepresentasikan daerah di Barat, Tengah, dan Timur Indonesia.
Fahira juga meminta KPU membatasi tim kampanye atau tim sukses serta para pendukung calon presiden sebaga audience debat agar debat bisa berjalan lebih tenang, fokus, dan rakyat yang menonton lewat televisi atau mendengar lewat radio mampu menangkap substansi debat dengan baik.
Fahira meminta KPU membatasi tim sukses, perbanyak perwakilan akademisi dan masyarakat sebagai audience. Jika tema perdebatan soal petani dan nelayan, maka audience juga harus lebih banyak para petani, nelayan, atau para pakar yang punya bidang keilmuan soal terkait pertanian atau kelautan.
"Debat-debat sebelumnya kan kebanyakan tim sukses. Ini harus dirubah," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika