Kamis 18 Oct 2018 23:13 WIB

Perhatian Pemerintah di Sektor Pertanian Dinilai Optimal

Menuju Indonesia sebagai negara yang berdaulat pangannya.

Kementan menggelar puncak peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-38 tahun 2018 di tengah lahan rawa yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian produktif di Desa Jejangkit Muara, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Kamis (18/10).
Foto: dok. Istimewa
Kementan menggelar puncak peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-38 tahun 2018 di tengah lahan rawa yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian produktif di Desa Jejangkit Muara, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Kamis (18/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sektor pangan dan komoditas pertanian dinilai jadi sorotan perhatian utama program pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sorotan tentunya terutama terkait untuk hasil ekspor.

Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Pokja Pangan, Industri dan Kehutanan, Benny Pasaribu mengatakan, perhatian tersebut jelas dapat dimaknai melalui arahan Presiden kepada Kementerian Pertanian guna dapat mewujudkan peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.

"Termasuk soal kebijakan tambahan subsidi ke Kementerian Pertanian untuk mengoptimalkan alat produksi tani serta pascapanen," kata dia dalam keterangannya, Kamis (18/10).

Menurut Benny, ada keberpihakan yang tampak sesuai fakta guna menuju Indonesia sebagai negara yang berdaulat pangannya. Ketersediaan irigasi, embung, sumber air lainnya maupun benih serta pupuk adalah upaya nyata mendorong produksi pertanian.

"APBN kita menyediakan subsidi Rp 30 triliun untuk pertanian. Itu ada peningkatan produksi, kelihatan itu terutama di padi, jagung dan kedelai (pajale)," ujar Benny.

Benny mengatakan, beberapa komoditas pertanian yang telah melakukan ekspor patut diapresiasi jika memang di dalam negeri telah surplus. Menurut Benny, akan ikut berdampak positif kepada petani di desa, khususnya yang mengolah komoditas pangan.

"Sekarang ini 2018 kelihatan ada peningkatan nilai tukar petani (NTP), terutama petani pangan. Ditambah pemanfaatan dana desa yang semakin terarah, maka kesejahteraan masyarakat di desa dan petani terus meningkat," ucap Benny.

Dari situ, menurut Benny, dapat disimpulkan bahwa sektor pangan dan pertanian mendorong turunnya angka kesenjangan sosial (gini rasio) di kalangan masyarakat sehingga lebih adil antara pendapatan desa dan kota. Misalnya saja dengan bukti meningkatnya ekspor jagung dan beberapa yang telah mulai menanjak.

"Nah ditunjukkan dengan NTP yang menjadi lebih baik. Selama puluhan tahun angka gini rasio itu lebih tinggi di pedesaan dibandingkan perkotaan," ujar Benny.

Benny juga mengimbau supaya Kementerian Pertanian juga fokus mendongkrak komoditas lainnya, bukan hanya untuk hasil pajale. Sehingga terjadi pemerataan produksi pangan dan komoditas pertanian lainnya.

Benny menuturkan, kinerja Kementerian Pertanian guna mendongkrak sisi hulu telah cukup baik. Untuk ke depannya diharapkan juga mulai menyasar sisi hilirnya sehingga merata di seluruh lini pertanian.

"Tapi industrialisasi pertanian yang berbasis kepada produk komoditas unggulan daerah," ujar Benny.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement