Rabu 17 Oct 2018 20:36 WIB

Gerindra akan Laporkan Luhut dan Sri Mulyani ke Bawaslu

Pelaporan berkaitan dengan peristiwa salam satu jari di acara Pertemuan IMF-WB.

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Andri Saubani
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menjadi pembicara dalam sesi seminar tentang Infrastructure and Sustainable Financing and Asia Sovereign Ratings Outlook pada rangkaian Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Jumat (12/10).
Foto: Antara/Jefri Tarigan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menjadi pembicara dalam sesi seminar tentang Infrastructure and Sustainable Financing and Asia Sovereign Ratings Outlook pada rangkaian Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Jumat (12/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya akan melaporkan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pelaporan tersebut berkaitan dengan peristiwa salam satu jari di acara Pertemuan Tahunan IMF-World Bank.

“Kami akan laporkan ke Bawaslu terkait apa yang dilakukan Pak Luhut dan Sri Mulyani. Ini agar menjadi pelajaran bagi menteri dan pejabat lainnya,” kata Riza di Jakarta, Rabu (17/10).

Riza mengatakan, sebagai pejabat, Luhut dan Sri Mulyani seharusnya menunjukkan sikap yang adil, terbuka, dan independen. Seorang pejabat negara juga harus bisa membedakan antara tempat berkampanye dan tempat menyampaikan kinerja pemerintahan. Kejadian salam satu jari tersebut sangat disayangkan, apalagi dilakukan saat gelaran bersama orang asing di forum yang terhormat.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berharap agar sikap kubu pejawat bisa menunjukkan contoh dan teladan yang baik. Bukan justru mencontohkan kesalahan kampanye yang tidak pada tempatnya di media yang belum pada waktunya.

“Ini sikap yang berpihak pada calon. Seharusnya pejabat netral. Semua pelanggaran akan kami laporkan sesuai aturan yang ada,” kata dia.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengaku telah mengetahui perihal tersebut. Hanya saja, sejauh ini pihaknya belum menerima laporan dari BPN Prabowo-Sandi. Fritz berpendapat, peristiwa tersebut harus dilihat ulang secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi.

Bawaslu akan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya yang berkaitan dengan konteks tindakan pejabat negara yang diduga menguntungkan salah satu pasangan calon.

Sebagaimana diketahui, peristiwa salam satu jari itu terjadi saat akhir acara penutupan Pertemuan Tahunan IMF-WB, Ahad (14/10) sore. Saat itu Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim, Direktur IMF Christine Lagarde, Luhut Binsar Panjaitan, Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo berdiri berdampingan.

Jim Yong Kim dan Christine Lagarde kemudian berpose salam dua jari. Sementara, Luhut dan Sri Mulyani enggan mengikuti dan memilih untuk salam sepuluh jari. Sementara Perry Warjiyo hanya mengacungkan jempol.

Seketika, Luhut meminta Lagarde untuk mengubah pose menjadi salam satu jari, ia pun sontak mengikuti ajakan Luhut. Sedangkan, Jim Yong Kim tidak mengikutinya. Sri Mulyani lantas tertawa melihat Luhut dan Lagarde yang berpose salam satu jari. Sesat setelah peristiwa itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa, nomor satu adalah Jokowi dan nomor dua adalah Prabowo.

Adapun, Luhut saat ditemui di Kementerian Koordinator Kemaritiman mengklarifikasi kejadian tersebut. Luhut mengatakan, salam satu jari itu tidak dimaksudkan untuk berkampanye. Pose itu menandakan bahwa Indonesia nomor satu.

Oh, itu kan saya bilang Indonesia nomor satu. Dia yang bilang. Jadi saya bilang begini (angka satu),” kata Luhut. Sementara, salam dua jari yang dilakukan Christine Lagarde menunjukkan victory atau kemenangan.

“Dia bilang victory, different, terus kita tertawa lepas. Ya tapi, kalau benaran juga nggak apa-apa,” ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement