REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bukan hanya berkampanye untuk memperkenalkan citra, visi, dan misi, pasangan calon. Sesekali, Koalisi Indonesia Adil Makmur akan melakukan kampanye negatif.
Juru Bicara BPN Andre Rosiade mengatakan, yang dimaksud kampanye negatif itu bukan menyerang pasangan lawan tanpa alasan. Ia mendefinisikan kampanye negatif sebagai sebuah kritik bagi pejawat, yang selama ini memegang tampuk kekuasaan.
"Maksud negative campaign itu gini, kami mengritisi Jokowi (Joko Widodo), mengingatkan masyarakat bahwa Pak jokowi belum mejalankan semua janjinya," kata dia saat dihubungi Republika.co.id, Senin (15/10).
Andre mengingatkan salah satu janji Jokowi ketika melaju kandidat pada Pemilihan Presiden 2014. Kala itu, ia menyebutkan, Jokowi tak akan mengangkat menteri yang merupakan bagian dari struktur partai politik.
Namun, ia mengatakan, saat ini setidaknya ada dua menteri yang rangkap jabatan sebagai pengurus partai. Menteri Perindustrian Airlangga Hartato yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri yang kembali menjadi sekretaris jenderal PKB.
Karena itu, Andre menegaskan, masyarakat perlu diingatkan lagi kinerja pejawat agar bisa melakulan koreksi. Hal itu merupakan cara yang sah dan tak dilarang dalam peraturan perundang-undangan.
"Itu namanya negative campaign, hal yang wajar saja dalam demokrasi. Itu kan untuk mengingatkan masyarakat bahwa Pak Jokowi banyak janji di 2014 tapi tidak ditepati," ujar dia.
Namun, ia memastikan BPN tidak akan melakukan kampanye hitam (black campaign). Ia menyebut, beberapa kampanye hitam seperti melakulan fitnah dan mendistribusi hoaks.
“Kami tidak membuat hoaks, fitnah, saya sepakat itu gak boleh," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
