REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim Abdul Halim Iskandar menyatakan, pihaknya akan mengupayakan penambahan alokasi anggaran dana cadangan untuk penanganan bencana di Jatim pada 2019. Halim menilai, Jatim termasuk salah satu provinsi yang memiliki potensi bencana cukup besar di Indonesia.

"Yang pasti dana cadangan akan kita upayakan ada tambahan, meskipun kita tidak berharap ada bencana di Jatim. Tapi apapun satu hal yang tak termanagemen dalam pembangunan adalah bencana. Sebab sampai hari ini belum ada satu ahlipun yang dapat memprediksi, kapan gempa bumi meskipun lempengan bumi bisa diteliti,” kata Halim di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin (15/10).

Terkait temuan ahli geologi ITS yang menyatakan adanya dua sesar aktif di Surabaya dan Waru, Halim berharap ada langkah konkrit dari pemerintah provinsi dalam upaya antisipasi. Apalagi cakupan patahan tersebut terbilang luas. Patahan Surabaya meliputi kawasan Keputih hingga Cerme Gresik. Sedangkan patahan Waru lebih panjang, yakni melintasi Rungkut, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Saradan, hingga Cepu Jateng.

“Kami berharap selain melakukan tindakan antisipasi atas saran ahli geologi tersebut, pemerintah provinsi juga segera mengkongkritkan kerja sama dengan Jepang terkait pemasangan siesmograf atau alat deteksi dini gempa,” kata Halim.

Politikus PKB ini juga berharap, BPBD Jatim bersama BPBD kabupaten/kota di Jatim juga mulai aktif melakukan antisipasi. Caranya dengan melakukan sosialisasi dan mitigasi penanganan bencana ke masyarakat yang tinggal di daerah dengan potensi tinggi terhadap bencana.

“Kalau perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Sehingga masyarakat sejak dini sudah mengetahui apa dan bagaimana yang harus dilakukan jika menemui bencana alam sehingga korban jiwa bisa diminimalisir,” ujar Halim.

Ikuti Whatsapp Channel Republika