REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyoroti persoalan stunting growth atau kerdil. Koordinator Juru Bicara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan calon nomor urut 2 itu sudah menyiapkan program protein anak.
Ia mengatakan Prabowo sejak 10 tahun lalu memberikan kepedulian terhadap masalah pertumbuhan anak yang melambat dan kerdil karena kekurangan protein dan gizi lainnya. Bahkan, lanjut Dahnil, Prabowo sudah menjalankannnya melalui program kepartaian, yaitu melalui "Revolusi Putih".
Hal ini adalah program yang menyalurkan dan memfasilitasi anak keluarga miskin minum susu dan asupan protein yang lain. "Saat ini sudah didesain menjadi program pemerintahan Pak Prabowo-Sandi nanti dengan nama yang berbeda yakni "Generasi Emas" atau generasi emak-emak dan anak minum susu," ujar dia kepada Republika.co.id, Jumat (12/10).
Lebih kurang dari 35 persen anak Indonesia dihadapkan dengan masalah pertumbuhan karena kekurangan gizi tersebut. "Apa sebabnya? Karena miskin dan ini berbahaya untuk masa depan Indonesia,” kata dia.
Ia menambahkan Indonesia bisa kehilangan insentif bonus demografi bila masalah ini dibiarkan. “Karena itu, semangat pasal 34 UUD 45 juga menjadi ideologi ekonomi yang penting bagi Pak Prabowo dengan menghadirkan kebijakan protein cukup buat anak-anak," katanya.
Ia mengatakan semangat pasal 34 tersebut beriringan dengan pasal 33 UUD 1945. Prabowo menginginkan ekonomi yang berkiblat pada pasal 33 UU Dasar 1945.
"Bukan sekedar itu, namun juga tidak kehilangan ruh pasal 34 UU 1945, yakni negara benar-benar hadir merawat dan menjaga fakir miskin dan anak terlantar," ucap dia.
Dahnil menerangkan ekonomi berkiblat pada pasal 33, yakni ekonomi konstitusional Indonesia. Terkait ekonomi ini, Dahnil menerangkan, Dahnil pun menuturkan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seharusnya mampu menjadi pertahanan ekonomi Indonesia untuk mendorong akselerasi pembangunan tanpa mengganggu sektor swasta.
Namun, BUMN malah menjadi "sapi perahan" kelompok politik tertentu. “Akibatnya, BUMN tidak maksimal menjadi pertahanan ekonomi domestik," kata dia
Selain itu, Dahnil mengatakan, penguasaan sumber-sumber ekonomi strategis oleh asing juga menjadi persoalan yang disorot Prabowo-Sandi. Sebab, itu menyebabkan Indonesia tidak berdaulat sebagai bangsa. Pasal 33 UUD 1945 pun sudah tidak lagi menjadi ruh ekonomi Indonesia.
“Sektor keuangan atau perbankan yang dikuasai oleh perusahaan asing, telekomunikasi, bahkan ekonomi digital melalui online pun mulai dikuasai perusahaan asing," kata dia.
Menurut Dahnil, Indonesia saat ini kehilangan kedaulatan ekonomi karena cabang-cabang ekonomi yang penting bagi negara tidak dikuasai. Kepemimpinan sekarang pelit bicara kedaulatan ekonomi, apalagi mengimplementasikannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika