REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres menyampaikan dukacita mendalam bagi para korban bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah dan Lombok. Dia juga memuji respons pemerintah dalam melakukan penanganan cepat pascakejadian itu.
Hal ini disampaikannya saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo di Ruang Balai Citra, Hotel The Laguna Resort & Spa Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (11/10).
"Sekjen PBB mengatakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki resiliensi yang tinggi dan mengapresiasi respons cepat pemerintah sehingga situasi dapat diatasi dalam waktu yang singkat," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dikutip dari siaran resmi Istana.
Menurut Retno, Sekjen PBB juga menilai penanganan langsung dalam situasi darurat memang tidaklah mudah. Selain membahas bencana gempa di Sulawesi Tengah, Presiden dan Sekjen PBB juga menyinggung masalah perdamaian Palestina. Retno menyampaikan, Sekjen PBB mengapresiasi posisi Indonesia terhadap upaya perdamaian di Palestina.
Selain itu, Indonesia juga dianggap sebagai mitra vital bagi PBB dalam menciptakan perdamaian dunia. Indonesia diketahui sebagai negara kontributor terbesar terhadap pengiriman pasukan perdamaian PBB.
"Indonesia memiliki kekuatan dan keinginan untuk aktif di dalam upaya menciptakan perdamaian dan kesejahteraan dunia. Jadi, kemitraan Indonesia dan PBB dinilai oleh Sekjen PBB sangat excellent," ucapnya.
Sedangkan, terhadap upaya diplomasi Indonesia yang dilakukan untuk menangani permasalahan di Rakhine State, Myanmar, Sekjen PBB menilai Indonesia merupakan negara yang tepat untuk melakukan penanganan dengan cara-cara yang sesuai sehingga dapat tetap berkontribusi di tengah situasi yang sulit.
"Sekjen PBB mengatakan bahwa cara Indonesia mendekati isu tersebut dinilai pas sehingga Indonesia dapat memberikan kontribusi walaupun situasinya tidak mudah. Kemajuan (penanganan) juga masih terus didorong, tetapi Indonesia diyakini dapat terus berkontribusi dalam upaya menyelesaikan situasi di Rakhine State," ujar Retno.
Dalam pertemuan bilateral itu, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.