REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul telah menyiapkan langkah-langkah untuk menyehatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kini menjadi kewenangan dirinya. Beberapa langkah itu untuk meningkatkan kapasitas dan profesional BUMD milik pemprov Jabar.
Menurut Uu, upaya ini dilakukan, agar BUMD perbankan maupun non perbankan bisa menggenjot performa. “Tujuannya bisa meningkatkan PAD melalui inovasi dan kolaborasi berbagai stakeholder,” ujar Uu kepada wartawan di Bandung, Selasa (9/10).
Uu menjelaskan, langkah-langkah stategis yang secepatnya akan dilakukan pihaknya pertama dengan melakukan evaluasi. Dalam proses ini, bisa dibentuk Tim Penataan BUMD yang diisi oleh kalangan professional dan non partisan. “Mereka yang masuk tim ini harus bebas dari kepentingan baik kelompok maupun perorangan,” kata Uu.
Tim ini, nantinya akan bertugas untuk melakukan pengumpulan data. Serta, mengevaluasi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa tahun terakhir. Uu memastikan, kinerja tim hanya dibatasi dengan memberikan rekomendasi pada pihaknya dalam pengemasan informasi dan aspek hukum hasil telaahan tim.
Langkah kedua, kata dia, adalah penyusunan rencana bisnis dan recovery. Uu memastikan langkah ini akan diserahkan pada konsultan bisnis dan tim pakar investasi yang memiliki kapabilitas. “Ini sebagai bahan untuk penyertaan modal Pemprov, melihat prospek usaha dan melihat efektivitas dan langkah bisnis ke depan,” katanya.
Uu menilai, jika langkah teknis ini sudah dihasilkan maka BUMD akan diminta untuk menerapkan ini sesuai target yang dibebankan. Langkah-langkah penerapan oleh BUMD akan terus dilakukan monitoring agar berjalan baik dan sesuai koridor.
“Langkah-langkah ini akan saya terapkan di Bjb juga BUMD milik Pemprov yang lain. Ini langkah strategis semata-mata untuk kemajuan BUMD dimana hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat,” paparnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan pengawasan BUMD ke Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. Karena itu, dirinya tahun ini tengah dan akan fokus membenahi organisasi perangkat daerah (OPD). "Setahun ini saya titip ke Pak Wagub dulu," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.
Menurutnya, secara tugas dan pokok serta fungsinya pendelegasian kewenangan soal mengurusi BUMD bukan sesuatu yang salah. "Kan tugasnya wakil gubernur adalah mengisi tupoksi gubernur, yang gubernur mungkin sibuk," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
