REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) angkat bicara mengenai kritikan dari beberapa kalangan, terkait penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Nusa Dua Bali. Menurutnya, di masa kampanye seperti saat ini membuat segala kebijakan pemerintah tampak salah.
"Ya, kalau masa kampanye apa saja salah kan," ujarnya di kantornya, Selasa (9/10).
Jusuf Kalla menegaskan, biaya yang dikeluarkan tersebut digunakan untuk perbaikan infrastruktur di Pulau Dewata. Mulai dari perbaikan bandara, hingga perbaikan jalan underpass. Sementara, terkait biaya makan, penginapan hingga akomodasi ditanggung sendiri oleh peserta acara tahunan IMF-Bank Dunia dari masing-masing negara. Adapun Jusuf Kalla menegaskan, pembiayaan acara tersebut berbeda dengan penyelenggaraan Asian Games 2018 yang sepenuhnya ditanggung oleh Indonesia.
"Hospitality-nya dibayar sendiri oleh (peserta) yang datang, ini bukan Asian Games, kalau Asian Games itu semua kita bayarkan, kalau (Acara Tahunan IMF-Bank Dunia) ini hotel dibayar sendiri, makan dibayar sendiri, orang-orang kaya datang mosok kita biayai," kata Jusuf Kalla.
Lebih lanjut, Jusuf Kalla mengatakan, kedatangan para tamu negara justru memberikan manfaat lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Misalnya saja, keuntungan dari pajak biaya hotel dan belanja yang dikeluarkan oleh peserta.
Diketahui sebelumnya Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menkritik acara pertemuan tahunan IMF-World Bank Group 2018 di Nusa Dua Bali yang memakan biaya penyelenggaraan sebesar Rp 830 miliar. Dia menyayangkan pemerintahan Jokowi belum menyelesaikan persoalan para korban gempa bumi di Lombok, NTB. Dia bahkan menyebut janji Jokowi memberikan sejumlah uang kepada para korban yang rumahnya hancur belum terbukti hingga saat ini.
"Ya itu jadi kontras ketika disandingkan dengan peristiwa di pulau sebelahnya (Bali), Lombok, kalau yang untuk nilai Rp 50 juta enggak dilaksanakan. Ini untuk akumulasi Rp 855 miliar digelontorkan. Sampai hari ini janji Pak Jokowi pada rakyat secara terbuka itu tidak terurus," kata Wahid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (8/10).
Ikuti Whatsapp Channel Republika