REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah mencermati area rawan korupsi. Penerapan e-planning, menjadi salah satu solusi dalam mencegah potensi penyalahgunaan anggaran. Bahkan penerapan e-planning, menjadi hal yang mendesak untuk diwujudkan.

"Yang paling krusial tadi area rawan korupsi. Nah supaya lebih fokus (pencegahannya) ada e-planning. Biar misalnya kalau mau beli mesin ketik ya di Jawa harga sama. Kalau Jawa antara DKI atau dengan Jabar harganya beda jauh kan  ini berpotensi mengarahkan (penyelewengan).  Kalau ada e-planning itu ada pedoman," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai acara Penerapan e-Planning dalam Penyusunan RPJMD dan RKPD Bagi 171 Daerah Pilkada Serentak 2018,di Jakarta, Senin (8/10).

Menurut Tjahjo, kepala daerah hasil Pilkada usai dilantik biasanya menyusun RPJMD. Fokus RPJMD lebih banyak ke infrastruktur dan kesehatan. Tjahjo kemudian meminta kepala daerah yang baru terpilih benar-benar memahami area rawan korupsi.

“Area rawan korupsi harus dicermati dengan serius. Karena itu ia mendorong, kepala daerah yang akan segera bekerja, berkomitmen menerapkan e-planning,” ujar Tjahjo.

Tjahjo menambahkan, adanya sinergitas antar daerah sehingga bisa terbangun konektivitas. Konektivitas itu sangat penting, agar pembangunan yang berjalan di satu daerah dengan daerah lainnya, saling terkait. Saling mendukung.

“Misal anggaran di DKI Jakarta, kami berhak mengoreksi. Tolong walaupun DKI itu anggaran gede tempat pembuangan sampah itu  jangan nebeng Bekasi saja, tapi kemudian membantu Tangerang, Tangerang Selatan, Depok.  Sisihkan anggarannya untuk jalan. Tidak egois membangun. Tapi ada sinergi, konektivitas," tutur Tjahjo.

Tjahjo menuturkan, yang tidak penting adalah program strategi nasional di daerah harus jalan dan sinkron dengan pemerintah pusat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika