REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristyanto memandang optimis pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF) yang berlangsung di Bali. Dia mengatakan, pertemuan itu dapat dimanfaatkan untuk melakukan penggalangan dana mengingat bencana yang baru terjadi di Indonesia
"Dari pertemuan IMF bisa digalang dukungan internasional terhadap upaya melakukan mitigasi bencana yang terlebih Indonesia merupakan daerah dilalui ring of fire," kata Hasto Kristyanto di Jakarta, Senin (8/10).
Penyelenggaraan Annual Meeting IMF-World Bank dikritik menyusul anggaran Rp 850 miliar yang dihabiskan untuk menggelar kegiatan tersebut. Dana ratusan miliar itu diambil dari APBN belum ditambah sumber anggaran lainnya.
Oposisi menilai anggaran yang digelontorkan pemerintah terlalu besar ditengah bencana yang tengah menimpa Lombok dan Sulawesi Tengah (Sulteng). Mereka menilai agar pemerintah menghemat dana ratusan miliar itu dan mengalihkannya untuk penanganan Lombok dan Sulteng.
Namun, menurut Hasto, pertemuan itu dapat membawa harum nama bangsa sebagaimana perhelatan Asian Games dan Para Games. Dia mengatakan, sebaiknya dalam situasi seperti ini warga negata melihat prespektif positif terhadap hal-hal yang dilakukan pemerintah.
Kendati, Hasto mengaku tidak akan menutup pintu terkait kritik yang diberikan kepada pemerintah. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) itu menegaskan jika sebuah kritik itu merupakan hal yang sah dalam negara demokrasi.
"Sebagai partai pengusung pemerintah kami akan mendengar," katanya.
Pagelaran pertemuan reguler IMF-World Bank itu juga mdndapat perhatian khusus dari Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia menilai dampak pro-kontra yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Dia mengatakan, pertemuan ini bisa memberikan manfaat bagi Indonesia jika dikelola dengan tepat.
Meski begitu, dia juga meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan secara jelas terkait penggunaan anggaran yang digunakan untuk mengadaka pertemuan tersebut. Agar tidak terjadi fitnah, dia mengimbau agar DPR meminta penjelasan kepada pemerintah. Di saat yang bersamaan BPK juga bisa melakukan audit penggelontoran dana tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika