REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Amien Rais, mengumpulkan tim advokasi BPN di posko pemenangan Jalan Daksa I, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (1/10) sore. Pertemuan tim advokasi BPN dilakukan menjelang pemeriksaan Amien Rais atas kasus dugaan penyebaran hoaks Ratna Sarumpaet.
"Hari ini tim hukum dan advokasi dari BPN Prabowo-Sandi berkumpul atas undangan Pak Amien Rais untuk memberikan masukan termasuk juga pendampingan kepada Pak Amien Rais ketika nanti beliau datang untuk memenuhi panggilan kepolisian," kata Wakil Ketua BPN Eddy Soeparno di Rumah Daksa, Senin (8/10).
Ia menegaskan mantan ketua umum PAN tersebut akan hadir dalam pemanggilan Polda Metro Jaya berikutnya yang rencananya dilaksanakan pada Rabu (10/10) mendatang. Eddy menambahkan, alasan Amien Rais tidak menghadiri pemanggilan pertama kepolisian pada Jumat (5/10) lalu lantaran ada agenda yang tidak bisa ditinggal.
[Ilustrasi] Dewan Penasehat BPN Amien Rais (kanan) bersama Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Djoko Santoso (kiri) mendampingi Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto (tengah) ketika memberikan keterangan pers mengenai penganiayaan anggota BPN Ratna Sarumpaet, di Jalan Kertanegara, Jakarta, Selasa (2/10). (Antara)
Ia menilai pemanggilan pertama tersebut memang agak mendadak. "Sehingga, saat itu sudah disampaikan bahwa Pak Amien segera memenuhi panggilan tetapi tidak bisa dipenuhi sesuai dengan jadwal pada hari jumat tersebut," katanya.
Amien terlihat tiba di lokasi pertemuan pukul 16.21 WIB. Seusai turun dari mobil, Amien yang mengenakan peci putih sempat beraksi di depan wartawan dengan melempar botol minum berisi air setengah kosong yang kemudian ditangkapnya kembali.
Sejumlah tokoh mulai berdatangan di antaranya Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif, tim advokasi BPN Habiburokhman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika