REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Fauziah Mursid
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bergerak cepat setelah ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai komandan penanganan dampak gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Kemarin, JK melakukan peninjauan ke sejumlah titik di Palu dan Donggala.
Setelah melihat langsung dampak bencana, JK memutuskan untuk memperpanjang masa tanggap darurat menjadi dua bulan. JK menilai, masa tanggap darurat yang sebelumnya ditetapkan selama dua pekan tak cukup untuk menangani korban mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan dari bencana gempa dan tsunami.
"Diperpanjang sampai rakyat hidup mandiri. Kira-kira maksimal dua bulan," kata JK setelah memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah daerah yang terdampak gempa di kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Palu, Jumat (5/10).
JK mengatakan pemerintah pusat dan daerah bersinergi dengan baik untuk melakukan penanganan dampak gempa. Ia tak sepakat jika ada anggapan bahwa pemerintah lambat dalam menangani korban. "Siapa bilang telat. Semuanya telah bergerak," katanya.
Dia menegaskan, proses evakuasi dan pemberian bantuan akan terus digencarkan. Untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau melalui jalur darat, pemerintah telah menyiapkan helikopter untuk menyalurkan bantuan. JK menyebutkan, ada beberapa helikopter yang disiagakan untuk setiap daerah terdampak mulai dari Sigi hingga Donggala.
JK optimistis pemerintah dapat menyelesaikan penanganan gempa dalam jangka waktu dua tahun melalui tiga tahapan. Setelah tahap tanggap darurat, penanganan dampak bencana akan masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pada masa tanggap darurat ini, pemerintah akan membuat hunian sementara berupa barak-barak bagi korban yang kehilangan rumahnya. Selanjutnya, pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi, akan dilakukan pembangunan rumah ataupun perbaikan bangunan yang rusak,\" katanya.
JK menyatakan, konsep rehabilitasi dan rekonstruksi gempa di Palu-Donggala berbeda dengan konsep rekonstruksi di Lombok. Soalnya, gempa Palu-Donggala terjadi di wilayah perkotaan. Sementara di Lombok lebih banyak terjadi di wilayah pedesaan.
Pemerintah akan sangat selektif dalam membangun hunian saat tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Wilayah-wilayah yang terjadi bencana likuifaksi, seperti di Petobo dan Balaroa tak akan dibangun kembali.
"Harus direlokasi ke luar," katanya. JK menyerahkan proses relokasi kepada pemerintah daerah setempat.
JK meninjau beberapa lokasi dalam kunjungannya. Tiba di Palu sekitar pukul 09.00 WITA, JK mengawali tinjauan ke korban gempa yang sedang dirawat di Rumah Sakit Wirabuana, Jl Sisingamangaraja No 4, Kecamatan Palu Timur.
Rombongan JK kemudian bergerak ke Perumnas Balaroa, Kecamatan Palu Barat, kemudian meninjau Majelis Dzikir Nurul Khairat di Jalan Munif Rahman, Kabonena. JK juga sempat meninjau SPBU di Jalan Diponegoro hingga Pelabuhan Wani di Donggala.
Hingga hari ketujuh evakuasi korban bencana, korban meninggal dunia dinyatakan telah mencapai 1.571 orang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan, pencarian korban akan diperpanjang selama tiga hari hingga Senin (8/9).
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, korban terbanyak ditemukan di Kota Palu, yakni mencapai 1.352 orang. Sementara, korban meninggal di Kabupaten Donggala sebanyak 144 orang. Sisanya, di Sigi 62 orang, Parigi Moutong 12 orang, serta di Pasangkayu, Sulawesi Barat, sebanyak satu orang.
“Masa pencarian ditambah jadi 10 hari, tapi masih bisa ditambah jika dibutuhkan," katanya.
Ia menjelaskan, dari total korban meninggal tersebut, sebanyak 1.551 jenazah telah dimakamkan. Pemakaman dilakukan di perkuburan massal Poboya, Pantoloan, serta pemakaman keluarga. Korban meninggal belum dimakamkan seluruhnya karena masih ada yang dalam proses identifikasi.
Bantuan internasional
Indonesia terus memproses tawaran bantuan dari negara lain untuk mempercepat penanganan dampak gempa. Sutopo mengatakan, sebanyak 12 pesawat bantuan dari luar negeri dijadwalkan segera tiba seluruhnya di Indonesia. Kedua belas pesawat bantuan tersebut berasal dari Amerika Serikat, Cina, Prancis, Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan Malaysia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika