REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menjanjikan penyelesaian rekonstruksi bencana gempa dan tsunami di Palu-Sigi, dan Donggala akan tuntas dalam waktu dua tahun. Setelah tanggap darurat maksimal dua bulan selesai, Pemerintah akan melanjutkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Kemudian kita harus membuat hunian sementara, kemudian setelah itu rehabilitasi rekontruksi rumah-rumah dan bangunan-bangunan yang rusak dan ambruk betul," ujar Jusuf Kalla usai meninjau penanganan dampak gempa dan tsunami di Palu, Jumat (5/10).
Namun kata JK, sapaan akrabnya, konsep rehabilitasi dan rekonstruksi gempa di Palu-Donggala berbeda dengan konsep rekonstruksi seperti di Lombok. Sebab, gempa Palu-Donggala terjadi di wilayah perkotaan, berbeda dengan Lombok yang banyak di wilayah pedesaan.
"Kalau lombok kan pedesaan ini di perkotaan beda. Di desa itu Lombok, luas lahannya bisa diatur macam-macam, kalau di sini kecil lahannya jadi karena itu mungkin saja (rekonstruksi) bikin kaya (kawasan) bertingkat gitu kan," ujar JK.
Namun ia menegaskan, wilayah yang terdampak parah karena berada di garis sesar Palu Koro dan daerah yang tenggelam karena likuifaksi (mencairnya tanah karena gempa) juga tidak boleh ditinggali. Daerah yang tenggelam pascagempa dan tsunami Palu-Donggala antara lain seperti di Petobo dan Balaroa, Palu dan Desa Jono, Kabupaten Sigi.
"Pasti seperti yang di daerah Balaroa tidak mungkin dibangun di situ, juga di daerah-daerah tertentu, masuk jaring Palu koro itu harus di evakuasi ke luar," katanya.
Namun JK menyerahkan proses relokasi sepenuhnya kepada Pemerintah daerah setempat. "Itu bukan urusannya bukan pemerintah pusat tapi walikota dan gubernur. Tanya walikota tempat dimana yang cocok," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
Advertisement
