REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mendorong pranata humas pemerintah untuk aktif. Pranata Humas termasuk Humas pemerintah daerah di Indonesia dituntut untuk mengedepankan komunikasi dua arah.
Tidak hanya dengan manajemen puncak dalam hal ini unsur pimpinan daerah, melainkan juga dengan insan pers, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya demi terbentuknya citra kota yang kuat sekaligus positif. Hal ini disampaikan Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Dwi Wahyu Atmaji, saat membuka acara Indonesian City Government PR Summit di Ballroom Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Soebroto, Kota Bandung, Kamis (4/10).
''Seorang pejabat humas harus mampu memainkan berbagai peran dalam pelaksanaan tugasnya mulai dari komunikator, fasilitator, diseminator, katalisator, konselor, advisor, interpretator, dan penulis konsep dalam pembentukan citra kota,” katanya seperti dalam siaran pers.
Dwi menyinggung pentingnya city branding. Menurutnya, pengelolaan citra kota merupakan fenomena global di era persaingan saat ini. Mereka mencitrakan diri seperti komoditas dan bersaing untuk menjadi yang terbaik. Karena citra kota yang kuat akan mempermudah penempatan suatu kota dalam persaingan di pasar global.
“City branding seharusnya tidak hanya dilihat sebagai branding atau marketing semata. Ia adalah seni menciptakan citra suatu kota di benak masyarakat sehingga tertarik kepada kota tersebut. Citra yang unik, yang membedakan dari kota yang lain,” beber dia.
Perlu diketahui, Indonesian City Government PR Summit dihadiri sekitar 1.000 peserta yang berasal dari pranata Humas Kota/Kabupaten, Kementerian dan Lembaga, BUMN dan BUMD, praktisi kehumasan, praktisi komunikasi, dan mahasiswa. Tema utama yang diangkat dalam event pertama kali ini adalah city branding.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana dalam sambutannya menyampaikan bahwa Humas di era digital tidak cukup menjalankan tugas dan fungsi klasiknya sebagai juru bicara pemerintah. Humas di era digital dituntut mampu menjalankan fungsi sebagai orang pemasaran (marketing), bahkan customer service jika diperlukan.
“Medan kerja Humas kini tidak hanya sebatas pemerintah daerah saja sebagai sebuah lembaga, tapi juga daerah masing-masing. Inilah yang orang bilang dengan sebutan city branding. City branding, merupakan upaya membentuk identitas daerah sehingga dipersepsikan baik oleh semua orang. Tidak saja oleh warga kota, tapi juga publik di luar daerah bahkan sampai dunia internasional,” katanya.
Pemerintah Kota Bandung melalui Bagian Humas menginisiasi penyelenggaraan Indonesian City Government PR Summit 2018 yang di antaranya mengangkat tema city branding. Indonesian City Government PR Summit 2018 merupakan even yang pertama diselenggarakan untuk kategori city government atau Humas pemerintah.
“Acara ini dimaksudkan sebagai wadah humas pemerintah daerah di seluruh indonesia untuk belajar, saling berbagi ilmu dan pengalaman dalam membangun identitas dan integritas daerah masing-masing. Pada gilirannya, citra baik yang dibangun humas pemerintah daerah bisa membawa multiplier efect di bidang ekonomi dan pariwisata yang ujung-ujungnya adalah meningkatkan taraf ekonomi rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, M. Ridwan Kamil mengemukakan, pranata Humas pemerintah daerah harus mampu melakukan paling tidak tiga hal di antaranya adalah mengelola kabar baik. Meskipun kabar baik itu kurang diminati, Humas tetap harus konsisten memberitakannya.
“Kedua, damage kontrol berita buruk. Di sini yang penting adalah kita gesit dalam menjawab suatu pertanyaan terutama kalau ada komplen. Terakhir, pemimpin daerah adalah wajah dari daerahnya. Di era media sosial seperti saat ini, pemimpin bisa memanfaatkannya dengan hanya posting berita baik seperti agenda kegiatan, posting nasihat, dan menyampaikan dengan kalimat non formal,” tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika