REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO -- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta melalukan kajian rencana perpanjangan status tanggap darurat kekeringan di wilayah setempat.
Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo, Ariadi mengatakan BMKG Yogyakarta memperkirakan hujan yang mengguyur Kulon Progo secara merata baru terjadi pada November 2018. "Kami masih mempertimbangkan langkah memperpanjang status status tanggap darurat kekeringan," ucapnya di Kulon Progo, Kamis (4/10).
Pemkab Kulon Progo telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan yang berlaku 25 Juli sampai 30 Sepetermber 2018. Selama tanggap darurut kekeringan, BPBD mencatat sampai awal Oktober 2018 ini ada 31 desa yang mengajukan permintaan bantuan air bersih dari wilayah Kecamatan Kalibawang, Samigaluh, Girimulyo, Kokap, Nanggulan, Sentolo, Lendah, Pengasih, dan Panjatan.
Hingga saat ini, permintaan air bersih dari masyarakat masih mengalir karena belum ada hujan dengan intensitas tinggi yang mampu menambah volune air sumur milik warga. Untuk itu, BPBD telah memberi rekomendasi kepada Bupati agar memperpanjang masa tanggap darurat ini untuk masa 1-31 Oktober karena memang dibutuhkan.
Ada beberapa dasar pertimbangan BPBD yang mendorong perlunya perpanjangan status tanggap darurat kekeringan tersebut. Di antaranya, permintaan distribusi bantuan air bersih terus muncul dari masyarakat dengan kecenderungan meningkat.
Saat ini, mata air andalan warga untuk mencukupi kebutuhan air bersihnya terus menyusut dan mengering. Sekalipun ada air, volumenya terlalu sedikit dan tak mencukupi kebutuhan masyarakat. "Dokumen rekomendasi sudah di meja Bupati untuk diputuskan kebijakannya setelah urusan administrasinya selesai," katanya.
Namun demikian, Ariadi mengatakan stok air bersih untuk keperluan distribusi ke tengah masyarakat yang dimiliki sampai saat ini menurutnya masih mencukupi sekalipun masa tanggap darurat diperpanjang. "Saat ini ada stok sekitar 450 tangki dari hasil donasi pihak ketiga, anggaran pemerintah, maupun Dana Tak Terduga (DTT). Sejak Juli, BPBD telah menyalurkan 1.000 tangki air bersih untuk masyarakat," katanya.
Sementara itu, Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan pihaknya akan meninjau kondisi di lapangan dalam seminggu ini untuk pertimbangan perpanjangan masa tanggap darurat. Kalau memang sama sekali belum turun hujan dan masyarakat masih kesulitan mendapatkan air bersih, pemkab akan memperpanjangnya untuk mengatasi keadaan. "Kami pelajari dulu, sejauh mana ketersediaan air bersih hingga satu bulan ke depan, Secara umum suplai air tidak ada masalah tapi saya akan lihat kondisi seminggu ini. Kalau belum hujan juga, kita perpanjang lagi", kata dia
Ikuti Whatsapp Channel Republika
