REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengapresiasi 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) yang akhirnya sah dimiliki Indonesia. Wakil Gubernur (Wagub) Papua Klemen Tinal di Jayapura, Senin (1/10), mengatakan, yang diharapkan pihaknya dalam konteks Bumi Cenderawasih adalah pengambilalihan saham tersebut nantinya ada yang dikembalikan kepada pemprov maupun masyarakat adat setempat.

"Supaya dengan demikian pengambilalihan saham ini bermanfaat bagi semua orang yang berkompeten dengan tambang di wilayah tersebut," katanya.

Menurut Klemen, pihaknya sangat mendukung hal tersebut bahkan berterima kasih pada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Karena, pada masa kepemimpinannya berani mengambil alih hak untuk rakyat Indonesia.

"Mudah-mudahan hal ini menjadi yurisprudensi (keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama) bagi perusahaan-perusahaan besar lainnya di Indonesia," ujarnya.

Klemen menjelaskan, pengambilalihan saham Freeport ini merupakan kewajiban yang diatur undang-undang dan harus disyukuri bersama. Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan Indonesia akan menguasai 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) pada akhir 2018, di mana pengambilalihan saham dilakukan melalui holding industri pertambangan milik negara, PT Inalum (Persero), setelah Kamis (27/9) melakukan perjanjian lanjutan dari Head of Agreement (HoA), yakni Sales and Purchase Agreement (SPA).

Dengan demikian jumlah saham PTFI yang dimiliki Inalum akan meningkat dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen. Pemprov Papua akan memperoleh 10 persen dari 100 persen saham PTFI.

Profil Tambang PT Freeport Indonesia

Ikuti Whatsapp Channel Republika