REPUBLIKA.CO.ID, PEKALONGAN -- Calon Wakil Presiden Sandiaga Sandiaga Uno merespons soal situs yang memuat tuduhan skandal melibatkan dirinya. Sandiaga mengatakan ada tim yang menangani soal situs fitnah selingkuh yang ditujukan kepada dirinya.
"Masalah itu, kita serahkan pada tim yang menangani. Akan tetapi pada intinya, semuanya adalah fitnah yang justru akan mengurangi dosa kita," katanya usaha acara "Temu Kader dan Caleg PAN Bersama Zulkifli Hasan dan Sandiaga Uno" di Kota Pekalongan, Jateng, Selasa (25/9).
Dengan munculnya kasus "kampanye hitam", kata dia, semua koalisi Indonesia Adil dan Makmur tetap komitmen untuk menolak aspek hoaks, SARA, kampanye hitam, dan politik uang. "Jadi, kami akan berkomitmen tentunya kita pastikan Pemilu nantinya bisa bersih, jujur, dan transparan. Oleh masalah soal itu (fitnah selingkuh) pada tim yang menangani," ucapnya.
Baca Juga: Kubu Prabowo-Sandi Kecam Situs Skandal Sandiaga
Pada kunjungan ke Kota Pekalongan ini, Sandiaga meminta pada kader PAN dan calon legislatif bekerja keras, ikhlas, dan tuntas untuk bersinergi positif agar bisa memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. "Prabowo-Sandi hadir, kita pastikan bahan harga-harga pokok dan biaya produksi tidak meningkat, penjualan serta omset stabi," ujarnya.
Ia mengatakan pasangan Prabowo-Sandi siap akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya terkait terpuruknya kondisi ekonomi bangsa. Caranya, ia menyatakan, dengan mengubah strategi ekonomi dan memperbaiki arah ekonomi.
“Apabila kita tidak berpihak pada usaha mikro kecil dan rakyat dan kebijakan (pemerintah, red) itu terus dibiarkan maka akan menimbulkan ketimpangan yaitu yang kaya akan semakin kaya sedang yang miskin akan semakin miskin,” kata dia.
Baca Juga: Polisi Selidiki Siapa Pemilik Situs Skandal Sandiaga
Ia mengatakan hal tersebut perlu solusi. Karena itu, Prabowo-Sandi akan menghadirkan kebijakan yang membela rakyat. “Pemerintah yang kuat dan tegas, serta memastikan apa yang bagus kita teruskan dan yang belum perlu diperbaiki," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika