REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota tim penasihat ekonomi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Burhanuddin Abdullah menilai pembangunan infrastruktur harus dilanjutkan dalam periode pemerintahan selanjutnya. Menurutnya, hal itu diperlukan untuk memperbaiki deindustrialisasi yang saat ini terjadi di Indonesia.
"Itu harus berlanjut (pembangunan infrastruktur). Masalahnya hanya soal penajaman saja. Di mana infrastruktur yang betul-betul harus dibangun," kata mantan Gubernur Bank Indonesia itu di kantor KPU, Selasa (25/9).
Burhanuddin mengatakan, saat ini isu deindustrialisasi tidak bisa dibiarkan. Hal itu, kata dia, juga sudah menjadi perhatian baik dari kubu Prabowo maupun Joko Widodo. Apabila deindustrialisasi terus terjadi, dia khawatir Indonesia akan terjebak dalam negara berpendapatan menengah terus menerus.
Ia mengisahkan, kontribusi industri manufaktur pada perekonomian Indonesia sempat mencapai 29 hingga 30 persen pada 1996. Jika kontribusi industri pada PDB melebihi level 30 persen dari PDB, Indonesia akan naik kelas menjadi negara industri. "Tapi tidak sempat karena waktu itu keburu krisis. Padahal hampir jadi negara industri waktu itu," ujarnya.
Menurutnya, dengan kontribusi manufaktur pada PDB yang kini hanya berada di level sekitar 20 persen, Indonesia semakin sulit mencari perlindungan ketika muncul tekanan global. "Kalau negara kita industrializing, produk (ekspor) industri bisa mengambil manfaat dari nilai tukar yang terdepresiasi," ucapnya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memproyeksikan, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sebesar 5,7 persen dalam rentang 2020-2024. Untuk mencapai hal itu, kata dia, salah satunya dibutuhkan pertumbuhan industri manufaktur sebesar 5,4 hingga 7,05 persen per tahun.
Sementara, pertumbuhan manufaktur Indonesia pada 2017 adalah 4,27 persen dengan kontribusi pada PDB sebesar 20,2 persen. Pada kuartal II 2018, pertumbuhan manufaktur hanya sebesar 4 persen dengan kontribusi sebesar 19 persen terhadap PDB.
Dengan kontribusi yang cenderung menurun, Bappenas pun mencermati adanya gejala deindustrialisasi prematur. Hal itu yakni ketika kontribusi PDB dari industri turun lebih cepat dibandingkan negara-negara setara.
Oleh karena itu, menurut Bambang, perbaikan sektor manufaktur adalah isu yang perlu dikerjakan dalam pemerintahan berikutnya. Hal itu kemudian dapat memberikan dampak pada peningkatan kesempatan kerja dan juga ekspor. Seperti diketahui, untuk bisa memperbaiki tingkat CAD, Indonesia perlu meningkatkan ekspor.
"Struktur ekspor kita harus lebih banyak mulai mendorong kepada ekspor dari manufaktur. Jangan bergantung kepada sumber daya alam," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika