REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Delegasi Norwegia mengapresiasi upaya dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani perubahan iklim, perhutanan sosial, penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), dan pengelolaan sawit berkelanjutan. Hal itu dikatakan Mantan Menteri Luar Negeri Norwegia, yang kini menjadi Anggota Parlemen, Espen Barth Eide dalam acara makan malam bersama Gubernur Kalimantan Barat.
Barth juga mememuji keseriusan pemerintah, masyarakat setempat, LSM, perusahaan swasta untuk memperbaiki sistem, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat serta melakukan corrective actions. Dalam banyak hal, Indonesia memimpin dan memobilisasi dukungan industri, komunitas, masyarakat sipil dan akademisi untuk menemukan solusidan inovasi baru untuk menghadapi tantangan menyeimbangkan pertumbuhandan masalah lingkungan.
“Sebagai mitra Indonesia di bidang iklim dan hutan, kami bangga bekerjasama untuk mengatasi perubahan iklim dan mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” kata Barth, yang juga Ketua delegasi, Ahad (23/9).
Delegasi Parlemen Norwegia melihat langsung kondisi di lapangan, yaitu ke Hutan Desa Betang Pisisir Padang Tikar untuk meninjau 10 Hutan Desa yang telah memperoleh ijin definitive Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa.
Di lokasi Hutan Desa seluas 76.370 hektar (Hutan Lindung 69,299 ha, Hutan Produksi Terbatas 1,985 ha dan Hutan Produksi Konversi 5,086 ha), rombongan melihat dan berdialog langsung dengan masyarakat pengelola Hutan Desaterkait praktik peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan seperti budidaya kepiting mangrove, pengolahan arang dar ibatok kelapa dan perlebahan madu.
Dalam kunjungan ke Hutan Desa ini, Barth mengapresiasi pelaksanaan program Perhutanan Sosial “Kami di sini berkunjung untuk belajar tentang reformasi Indonesia dan cara mencapai pengelolaan hutan lestari dan mengurangi deforestasi. Bagi kami, kunjungan seperti ini penting bagi Komite karena dengan melihat dan mendengar langsung cerita reformasi dari pemerintah dan rakyat Indonesia, sehingga kami akan lebih mampu memahami konteks melindungi hutan, ”ujarnya.
Secara khusus, kunjungan ke Kalimantan Barat adalah untuk melihat praktik pencapaian target NDC, dan implementasi di bidang kehutanan dan land based sector (termasuk peatland), serta pengelolaan sawit yang berkelanjutan. Hal ini sangat berkaitan dengan penerbitan Resolusi yang dikeluarkan parlemen Norwegia, yang meminta pemerintah Norwegia untuk menerbitkan peraturan pelarangan public procurement biofuel berbahan dasar minyak sawit pada 2 Juni 2017.
Selain itu delegasi parlemen Norwegia juga mendapatkan paparan dan diskusi tentang Strategi dan Implementasi Perubahan Iklim; Penanganan Kebakaran Hutandan Lahan (karhutla); Strategi Konservasi Keragaman Hayati; dan Pengelolaan Sawit Berkelanjutan, rombongan melanjutkan kunjungan ke DAOPS Manggala Agni Pontianak danper kebunan sawit PT MAR yang telah memenuhi sertifikasi ISPO dan RSPO
Delegasi Norwegia sangat terkesan melihat praktik Manggala Agni DAOPS Pontianak, “Hari ini kami bertemu para pejuang api yang sangat berani yaitu Manggala Agni di DAOPS Pontianak,dan dijelaskan bagaimana kebakaran hutan dan gambut harus dicegah dan bias ditekan” katanya.
Menteri LHK Siti Nurbaya sendiri mengatakan, dalam rangka kerjasama internasional selama beberapa waktu Indonesia menerima kunjungan delegasi sejumlah negara. Selain Parlemen Norwegia, Indonesia akan menerima kunjungan Parlemen Uni Eropa dan menteri Lingkungan Republik Demokratik Kongo.
“Kerja sama terus ditingkatkan unuk saling belajar dan bagi Indonesia dapat menunjukkan kebijakan Presiden Jokowi dalam implementasi atasi dampak perubahan iklim,” ujar Siti Nurbaya.
Sementara itu penutupan kunjungan, Kepala Badan Litbang dan Inovasi – KLHK, Agus Justianto meminta agar para anggota Parlemen Norwegia dapat menyampaikan informasi yang berimbang kepada para stakeholders di Norwegia dan Uni Eropa pada umumnya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Penyampaian ini mendapat respon yang positif, dan mereka secara langsung menyampaikan sangat mendorong Instruksi oleh Presiden Jokowi untuk melakukan peninjauan yang tepat terhadap semua ijin perkebunan kelapasawit untuk memastikan bahwa sumber daya hutan baik di dalam maupun di luar konsesi perkebunan dapat dilindungi.
Cegah Hilangnya Hutan
Barth Eide menambahkan, selama kunjungan, pihaknya mendapatkan informasi apa yang harus dilakukan dalam hal perubahan kebijakan, peningkatan kapasitas dan investasi. Pemerintah Indonesia juga telah menjelaskan bagaimana peraturan seperti moratorium ijin kebun sawit yang baru-baru ini ditandatangani akan mencegah hilangnya hutan di masa depan.
“Kami telah bertemu dengan para produsen di Kalimantan Barat yang menunjukkan komitmen mereka terhadap pengelolaan sawit keberlanjutan. Jelas sekali, Norwegia siap untuk mendiskusikan bagaimana kami dapat menggunakan kemitraan bilateral dan iklim hutan untuk membantu mewujudkan perubahan ini,” kata dia.
Sebagai informasi, The Standing Committee on Energy and The Environment of the Norwegian Parliament, yang berkunjung ke Kalbar dipimpin First Vice Chair: Mr Espen Barth Eide (Labour Party); Second Vice Chair: Ms Tina Bru (Conservative Party); Mr Åsmund Aukrust (Labour Party) Ms Une Ain aBastholm (Green Party); Ms Else-May Botten (Labour Party); Ms Liv Kari Eskeland (Conservative Party); Mr TerjeHalleland (Progress Party); Mr Lars Haltbrekken (Socialist Left Party); Mr Stefan Heggelund (Conservative Party); Ms Hege Haukeland Liadal (Labour Party); Mr Ole André Myhrvold (Centre Party); Mr Gisle Meininger Saudland (Progress Party); Mr Runar Sjåstad (Labour Party); Mr Tore Storehaug (Christian Democratic Party); dan Lene Westgaard-Halle (Conservative Party).
Dalam kunjungan ini delegasi Parlemen Norwegia didampingi oleh Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan (KLHK); Direktur Penanganan Kebakaran Hutan – KLHK; Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri – KLHK; Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati; Asdep Tanaman Perkebunan dan Hortikultura – Kementerian Koordinasi BidangEkonomi; Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Barat; Senior Adviser untuk Perubahan Iklim dan Sustainability – Yayasan KEHATI; dan Country Director IDH.
Ikuti Whatsapp Channel Republika