'Walkout SBY' dan Cerita Sandiaga Uno Saat Pilkada DKI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi aksi walkout SBY. Dia mengatakan, bukan pertama kali pihaknya merasa terganggu dengan simpatisan kubu lawan.

Ia menceritakan, pada saat Pilkada DKI 2017, tepatnya saat debat ia sempat diganggu oleh simpatisan dengan menghalang-halangi timer. "Jadi ini mesti jadi evaluasi dan alangkah baiknya kalau kegiatan yang memicu seperti debat itu, kenapa enggak debat yang lima kali itu diganti saja seperti seminar," kata Sandiaga, usai menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Ahad (23/9).

Menurut dia, acara yang harus menghadirkan pendukung dari dua kubu bukanlah hal yang sehat. Selain itu, kegiatan yang harus mengerahkan banyak massa hanya akan menambah biaya untuk sesuatu yang menurut Sandiaga sebenarnya bisa dihemat.

Ia menambahkan, pada acara deklarasi tadi pagi sempat berbicara dengan calon presiden petahana Joko Widodo soal ini. Menurut Sandiaga, Jokowi setuju dengan adanya pengurangan acara-acara yang harus mengerahkan massa dari kedua kubu.

"Semua kegiatan seremonial menurut saya mesti kita review ulang. Dan Pak Jokowi tadi juga setuju. Saya pikir ini enggak terlalu esensi," kata dia lagi.

Pengamat Politik dari Media Survei Nasional (Median), Rico Marbun menyayangkan aksi SBY yang memilih meninggalkan karnaval kampanye damai yang diselenggarakan oleh KPU. Rico menilai KPU harus mengevaluasi acara tersebut terutama hal-hal pemicu yang membuat SBY memilih meninggalkan karnaval kampanye damai.

"Harus evaluasi itu teknis penjagaan keamanan seperti bapak SBY hadir itu juga sebagai mantan presiden artinya tak pantas diperlakukan seperti itu, perlu dievaluasi lagi (acaranya)," kata Rico.

Menanggapi hal tersebut Ketua KPU Arief Budiman mengatakan KPU telah mengatur semua delegasi yang berada di dalam jalur karnaval. "Memang yang di luar itu kita nggak bisa atur, misalnya tiba-tiba banyak orang berdiri di pinggir jalan. Lalu mereka mengibar-ngibarkan sesuatu kan kita tidak bisa menata secepat itu," kata Arief di Silang Monas, Ahad (23/9).

Namun Arief menegaskan bahwa panitia telah mengatur rombongan peserta yang berada di jalur karnaval. Bahkan jauh-jauh hari sebelumnya KPU telah mengajak parpol dan paslon capres dan cawapres untuk mematuhi aturan-aturan yang ada.

"Kita mengatur yang di dalam barisan yang bersama-sama kita," ujarnya.

Arief menambahkan bahwa pada deklarasi damai itu telah masuk masa kampanye, sehingga semua bentuk kampanye yang sesuai aturan diperbolehkan. Selain itu terkait kegiatan hari ini, Arief kembali menegaskan bahwa semua yang berada di jalur karnaval berada di dalam kontrol KPU.

"Semua yang berada di jalur kita terkontrol, siapa saja, berapa banyak, jumlah kaos, semua diperlakukan adil," ujarnya.

Baca juga: