REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Ario Bimo menegaskan, pihaknya siap memberi sanksi anggotanya yang melakukan kampanye hitam. Pasalnya, TKN telah berkomitmen untuk melakukan kampanye positif dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019.

Ia mengatakan, saat ini TKN berpatokan pada etika dan aturan yang disepakati maupun yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, timnya akan terus memantau setiap personal yang tergabung dalam struktur tim

"Kalau itu merupakan organ legal yang ada di tim tentunya, akan ada proses membangun kesadaran di internal kami. Apabila itu sudah kebablasan kenapa tidak? Kita memberikan sanksi pada yang bersangkutan agar tidak terlalu ekstrim di dalam memberikan pernyataan," kata dia di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (23/9).

Ario menjelaskan, dalam melakukan kampanye seluruh tim  tidak hanya bertumpu pada aspek kebenaran. Lebih dari itu, tim harus memikirkan dampak yang akan ditimbulkan. Ia berharap, tim tidak membuat suasana kampanye menjadi tidak kondusif.

Ihwal keterlibatan banyaknya relawan, ia mengatakan, TKN akan terus melakukan koordinasi. Namun, lanjut dia, gerakan relawan cenderung sulit untuk dibatasi. Pasalnya, relawan berada di luar struktur tim secara resmi.

"Tim kampanye akan terus koordinasi serta memberikan framing bagaimana figur jokowi-Ma'ruf dikampanyekan menjadi figur rekonsiliatif," kata dia.

Ario menegaskan, TKN tidak menginginkan suasana kampanye pada 2014 terulang kembali. Ketika itu, kampanye diisi bukan hanya dengan kampanye negatif, melainkan juga kampanye hitam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika