REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melantik Restuardy Daud, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai Penjabat Gubernur Kalimantan Timur. Dalam sambutannya, Tjahjo mengingatkan Restuardy beberapa hal terkait tugasnya.
Menurut Tjahjo, stabilitas merupakan kunci pintu pemerintahan. Seorang penjabat kepala daerah harus memastikan stabilitas daerah berjalan dengan baik. Kedua, memastikan program strategis pemerintah pusat bisa seiring dengan program yang jadi skala prioritas di provinsi Kaltim dan juga kota serta kabupaten.
"Ini juga bisa berjalan dengan baik. Jadi tugas penjabat gubernur walaupun singkat bisa besok tugasnya, pertama menjamin pelayanan masyarakat ini berjalan dengan baik, tidak ada kekosongan yang ada di Provinsi Kaltim,” kata Tjahjo di Samarinda, Sabtu (22/9).
Tjahjo juga mengingatkan Penjabat Gubernur selalu berkoordinasi dengan Sekda. Selain itu, ia meminta Penjabat Gubernur tetap membuka komunikasi dengan jajarannya dan DPRD setempat, sehingga tercipta sinergi.
“Kuncinya koordinasi dan komunikasi. Sehingga kalau ada masalah terkait anggaran, perda atau kebijakan lainnya bisa diselesaikan dengan baik. Tapi bila misalnya hendak mengganti pejabat eselon karena itu di perlukan, tetap harus seizin Mendagri,” ujar Tjahjo.
Tjahjo menambahkan, dalam tata pemerintahan yang baik, hukum harus ditegakkan. “Untuk membangun sistem tata kelola pusat dan daerah yang harus semakin efektif, efisien, mempercepat reformasi birokrasi dalam upaya untuk memperkuat otonomi daerah," tuturnya.
Menurut Tjahjo, sukses sebuah provinsi tidak hanya stabilitas tapi juga pertumbuhan ekonomi yang meningkat, mampu menekan angka pengangguran dan kemiskinan, serta penyerapan anggaran secara maksimal.
"Ini dalam upaya untuk meningkatkan percepatan pemeratan pembangunan dan kesejahteran rakyat. Untuk mencapai hal ini sinergi konektivitas dengan daerah, dengan semua elemen itu harus dibangun. Musrembangnya, libatkan perguruan tinggi, libatkan tokoh agama, masyarakat dan semua pihak sehingga membangun sebuah pola fikir dan pembangunan yang lebih komperhensif dan integral," tuturnya.
Terakhir, Tjahjo berpesan, Penjabat Gubernur bisa menjalankan fungsi tata kelola pemerintahan dengan baik. Lanjutkan apa yang baik yang sudah baik. Sehingga lebih baik lagi.
"Gerakkan dan organisir seluruh elemen masyarkat dalam rangka untuk bisa menunjang program nasional. Bangun komunikasi denhan forkumpimda, dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, ormas, pers, karena tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini kedepan semakin berat dan semakin kompleks," tutur Tjahjo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika