REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan mengamankan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 dari serangan siber. Semua jenis tehnologi dipersiapkan untuk mengatasi serangan peretas atau hacker.

“Kami bertugas melakukan identifikasi kerentanan di bidang siber dengan kerja sama dengan unit siber kementerian atau lembaga. Dari hasil deteksi, kami lakukan proteksi untuk mengamankan Pemilu 2019,” kata Kepala BSSN Djoko Setiadi, dalam siaran persnya, Jumat (21/8).

Djoko menuturkan pihaknya telah melakukan identifikasi secara berkala terhadap potensi keamanan siber dalam tahapan Pemilu 2019. Ia menekankan pentingnya sistem teknologi Informasi, kebijakan keamanan, regulasi internal, dan koordinasi antar-pemangku kepentingan untuk mengamankan sektor-sektor vital di pemerintah dan publik.

Menurutnya, sistem keamanan siber Indonesia masih tertinggal dari Malaysia dan Singapura. Namun, menurutnya, negara paling aman pun tidak luput dari serangan siber. “Tidak ada negara satu pun di dunia yang aman dari serangan siber. Kita terus upayakan yang terbaik dan terus waspada serta selalu upgrade teknologi,” ujarnya.

Djoko menegaskan akan selalu menjaga netralitas lembaga yang Ia pimpin dalam memasuki tahun politik Pemilu 2019. Kepala BSSN juga meminta rakyat Indonesia dapat ikut berperan bersama dalam menangkal upaya-upaya jahat atas serangan siber yang dapat merusak persatuan dan kesatuan republik Indonesia

Pengamat Komunikasi Politik Hendri Satrio mengapresiasi upaya pengamanan yang dilakukan BSSN dalam menjamin keamanan Pemilu 2019 dari ancaman kejahatan siber. Pasalnya, ancaman  kejahatan siber berpotensi mengganggu pelaksanaan Pemilu 2019. “Kita patut apresiasi langkah dan antisipasi BSSN dalam mengamankan pelaksanaan Pemilu 2019,” ujarnya.

Ia mengatakan jaminan keamanan siber sangat dibutuhkan masyarakat karena serangan terhadap layanan internet penyelenggara pemilu oleh kelompok peretas dapat memengaruhi hasil pemilu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika