REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Barat menetapkan 935 Daftar Calon Tetap (DCT) yang maju sebagai calon legislatif (caleg) DPRD Provinsi Sumbar. Angka tersebut lebih banyak ketimbang jumlah bacaleg yang tercatat dalam Daftar Calon Sementara (DCS) sebelumnya, sebanyak 875 orang.
"Jumlah ini meningkat karena caleg yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos dalam proses awal maupun tahap DCS dan mereka mengajukan gugatan ke Bawaslu dan lolos," kata Ketua KPU Sumbar, Amnasmen.
Ia mengungkapkan, sebanyak 935 caleg DPRD Sumbar tersebut terdiri dari 580 caleg laki-laki dan 355 caleg perempuan. Artinya, regulasi mengenai keterwakilan perempuan sebesar 30 persen sudah terpenuhi, dengan angka realisasi 37,97 persen.
Sejak ditetapkannya DCS sebanyak 875 orang, ada tujuh partai politik yang mengajukan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar. Melalui gugutan ini, Bawaslu akhirnya meloloskan 51 caleg untuk masuk dalam DCS. Partai Garuda juga menyusul mengajukan gugatan ke Bawaslu Sumbar dan akhirnya berhasil menambah 11 lagi DCS.
"Ada sembilan caleg di daerah pemilihan Sumbar 1, satu caleg di dapil Sumbar 6 dan satu caleg di dapil Sumbar 7. Mereka semua ditetapkan sebagai calon tetap peserta pemilu," kata Amnasmen, Kamis (20/9).
Dari 937 bacaleg dalam DCS, kemudian dua caleg mengundurkan diri sebagai yakni caleg dari Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Solidaritas Indonesia. Caleg dari PKS memilih mundur dari caleg karena tidak bisa melampirkan surat pengunduan diri sebagai ASN. Sementara caleg dari PSI mundur karena dirinya akan mengikuti tes penerimaan CPNS yang saat ini sedang dibuka.
"Sehingga jumlah caleg yang dinyatakan lolos ke tahap DCT adalah 935 orang. Kami pastikan tidak ada lagi penggantian atau penambahan caleg," jelas Amnesmen.
Sebelumnya, Polresta Padang menggelar silaturahim dengan tokoh adat Minang terkait persiapan Pemilu 2019. Kapolresta Padang, Kombes Pol Yulmar Try Himawan berharap masyarakat bisa menjalankan pesta demokrasi yang tertib dan aman.
"Jangan sampai perbedaan pilihan masyarakat menjadi terpecah-pecah," katanya.
Dia mengatakan, dalam Pemilu 2019 pihaknya juga melibatkan Tim Cyber troop yang akan bertugas memantau akan terjadi kegaduhan di media sosial. Antisipasi itu, dilakukan menjelang, sesaat, atau sesudah Pemilu 2019 nantinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
