Jumat 21 Sep 2018 06:13 WIB

Alasan Pemerintah Harus Impor Beras

Pemerintah akan pertemukan Mendag Enggartiasto dan Dirut Bulog Budi Waseso.

Red: Elba Damhuri

Bulog Divre Sumbar terpaksa menyewa gudang milik swasta untuk menampung 7.500 ton beras impor asal Vietnam. Bila impor tetap dilanjutkan, maka Bulog harus menyewa gudang lain dengan biaya ratusan juta perbulan.

Foto:

Menteri Pertanian Amran Sulaiman (tengah) bersama Dirut Perum Bulog Budi Waseso (kedua kanan) berbincang dengan pedagang ketika meninjau kestabilan harga beras di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Jumat (14/9). Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berpesan kepada para pengusaha atau pedagang beras agar tidak menaikkan harga untuk mengambil keuntungan berlebihan.

Moeldoko yang juga ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menilai, pemerintah masih perlu melakukan impor beras. Menurut dia, penyusutan lahan karena adanya pembangunan menjadi salah satu faktor berkurangnya produksi beras nasional.

"Penyusutan lahan bisa mencapai 24 persen," kata Moeldoko.

Masifnya pembangunan, seperti jalan tol, kawasan industri, serta pembangunan kawasan perumahan menyebabkan lahan pertanian berkurang sehingga berpengaruh terhadap produksi beras. Kendati demikian, lanjutnya, pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai usaha untuk menggenjot produksi beras. Di antaranya membuka lahan pertanian di luar Pulau Jawa serta melakukan intensifikasi pertanian.

"Namun, sekali lagi, faktor cuaca, faktor hama, dan lainnya sangat memengaruhi produktivitas. Sehingga memang kita masih memerlukan impor," ujar Moeldoko.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menyayangkan kekisruhan terkait impor beras antara Enggartiasto dan Budi Waseso. Ia menilai tidak seharusnya para pemimpin lembaga memperlihatkan hal tersebut kepada masyarakat.

"Para pemimpin lembaga seharusnya memberikan ketenangan kepada masyarakat di tengah isu panasnya situasi politik yang ada," kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/9).

Bambang mengimbau Komisi IV dan Komisi VI untuk mengundang Enggartiasto dan Budi Waseso. "Lebih arif diselesaikan di kamar tertutup, buka-bukaan data, keluar bersikap satu suara. Itu harapan kami," ujarnya.

Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Abdullah Mansuri sepakat dengan sikap tegas Bulog agar tak ada lagi impor hingga Juni 2019. Menurut dia, stok beras pedagang masih banyak.

"Stok tidak mengkhawatirkan," katanya, Kamis (20/9).

Dia mengatakan, impor tidak jadi soal asalkan ada data jelas. Pemerintah diharapkan memiliki data detail meliputi jumlah luasan lahan yang panen dan jumlah produksi beras setiap kuartal.

Abdullah menuturkan, langkah pemerintah membuka keran impor beras tak berdampak pada kondisi harga di pasar. Menurut dia, harga beras di sejumlah pasar masih banyak yang di atas HET.

Di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), harga beras IR 64 III sebesar Rp 8.725 per kg. Sedangkan IR 64 II sebesar Rp 9.525 per kg dan beras IR 64 I Rp 10.300 per kg.

(febrianto adi saputro, ed: satria kartika yudha)