Kamis 20 Sep 2018 19:05 WIB

Sleman dan Medan Tukar Pikiran Soal Pengendalian Inflasi

Tingkat inflasi domestik yang tinggi memberikan tekanan terhadap nilai rupiah.

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Yusuf Assidiq
Kunjungan kerja yang dilakukan Pemkab Sleman ke Pemkot Medan di Kantor Wali Kota Medan.
Foto: Wahyu Suryana.
Kunjungan kerja yang dilakukan Pemkab Sleman ke Pemkot Medan di Kantor Wali Kota Medan.

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Pemkab Sleman, DIY, melakukan kunjungan kerja ke Pemkot Medan, Sumatra Utara. Kunjungan ini dilakukan untuk bertukar pikiran tentang inovasi-inovasi yang masing-masing lakukan dalam pengendalian inflasi.

Rombongan Pemkab Sleman dipimpin Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun, membawa tidak kurang 14 OPD. Mulai kepala Disperindag, sekretaris Bappeda, kepala Perekonomian, kabag Umum, dan kadinas Pertanian dan Perikanan.

Ada pula kabag Humas dan Protokol, kasubag Protokol, staf-staf ahli bupati Sleman Bidang Hukum sampai Bidang Perekonomian. Rombongan diterima Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Medan, Qomarul Fatah.

Dalam paparannya, Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun menuturkan, Pemkab Sleman memang bertekad mewujudkan daerah yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya. Termasuk, agar e-goverment dapat terintegrasi pada 2021.

Inflasi, lanjut Sri, menjadi salah satu masalah yang memiliki kepentingan tinggi untuk diselesaikan. Dari sana, roda perekonomian dan aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Sleman mampu mendapatkan kepastian.

Pasalnya, inflasi yang tinggi bisa menyebabkan pendapatan masyarakat terus menurun. Inflasi yang tidak stabil, dapat pula menciptakan ketidakstabilan pelaku ekonomi dan menyulitkan keputusan masyarakat dalam investasi dan produksi.

"Selain itu, inflasi domestik yang tinggi memberikan tekanan terhadap nilai rupiah. Karenanya, melalui kunjungan ini kami ingin menimba pengalaman Medan menghadapi inflasi," kata Sri, di Kantor Wali Kota Medan, Rabu (19/9).

Cabai, menjadi salah satu elemen penting bagi masyarakat semasa inflasi, yang Medan turut unggul mengendalikannya. Pada kesempatan itu, Sri membagikan satu inovasi Kabupaten Sleman menghadapi kondisi itu.

Sri menerangkan, Kabupaten Sleman telah memiliki rumah pasca panen cabai yang menerapkan sistem lelang atau pasar lelang. Ia berharap, penerapan lelang itu mampu mengendalikan harga cabai yang ada.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Medan, Qomarul Fattah menuturkan, Kota Medan yang memiliki APBD Rp 5,4 triliun menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,4 triliun.

"Medan miniatur Indonesia dan pusat pertumbuhan Indonesia belahan barat, jadi pengendalian inflasi sangat penting dilakukan," ujar Qomarul.

Ia menjelaskan, untuk mengendalikan harga pasar misalnya, sejak 2012 Kota Medan membangun pusat informasi lewat videotron-videotron di enam pasar. Hal itu bertujuan memberi informasi pasti tentang harga komoditi pasar.

Kota Medan turut mengimbau masyarakat untuk melakukan penanaman cabai di pekarangan-pekarangan rumah. Hal itu ternyata berhasil karena harga cabai merah yang ada tidak mempengaruhi inflasi.

Itu dikarenakan perubahan-perubahan harga yang tercatat BPS hanya yang terjadi di pasar-pasar. Artinya, saat harga di pedagang bisa seratusan ribu per kilogram, harga cabai rumahan yang bisa setengahnya tidak mengakibatkan masalah.

Selanjutnya, Kota Medan melakukan pula penanaman bawang yang mengantarkan penghargaan sebagai TPID inovatif. Tapi, bawang sendiri kerap mengakibatkan inflasi yang terbilang sering selama satu tahun.

"Itu kita antisipasi dengan membuat pasar murah di 150 titik jelang bulan Ramadhan, sebulan penuh, dan jelang Idul Fitri kita buat operasi pasar di 53 titik," kata Qomarul.

Hasilnya, Kota Medan empat kali meraih penghargaan untuk TPID mulai 2012, 2015, 2015, dan 2016. Karenanya, tidak salah jika ide-ide yang diterapkan Kota Medan menghadapi inflasi dapat dijadikan pelajaran kota-kota lain di Indonesia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement