REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Reforma Agraria hingga kini belum sampai ke mejanya. Kendati demikian, ia menargetkan Perpres Reforma Agraria ini akan selesai pekan depan.
"Mengenai Perpres yang tanya Pak Kyai (Said Aqil Siradj), tadi pagi saya cek sudah muter tapi belum sampai meja saya. Saya beri waktu ke Pak Menko (Perekonomian) seminggu harus selesai," kata Presiden saat pidato peresmian pembukaan Rembuk Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial dan Global Land Forum 2018 di Istana Negara Jakarta, Kamis (20/9).
Kepala Negara mengaku proses penerbitan Perpres itu harus berputar dahulu sebelum ke mejanya untuk ditandatangani. Presiden mengatakan bahwa Indonesia ini dianugerahi sebagai bangsa besar karena memiliki 17 ribu pulau, namun pembagiannya masih dinilai belum berkeadilan.
"Banyak yang protes kepada saya, masa yang dapat yang gede saja, saya jawab, lah yang bagi siapa, Kan bukan saya," katanya.
"Oleh sebab itu, ini yang harus kita luruskan, betulkan, agar reforma agraria yang namanya pembagian sertifikat, perhutanan sosial, betul-betul berjalan baik, sehingga struktur penguasaan lahan di tanah air berkeadilan," katanya menambahkan.
Presiden Jokowi mengaku tidak apa-apa pengusaha besar memiliki lahan, tapi harus bermitra dengan yang kecil.
Dalam laporannya, Ketua PBNU Sad Aqil Siradj mengatakan Rembuk Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial ini laksanakan agar antara pemerintah, sosial society, masyarakat dan perusahaan pemilik konsesi bisa bertemu. "Syukur-syukur kita dipertemukan konglomerat yang menggarap mempunyai hak menggarap lahan jutaan hektare," harapnya.
Dia juga berharap Rembuk Nasional ini sebagai upaya penjelasan regulasi dan kebijakan reforma agraria dan perhutanan sosial. "Melalui forum ini, PBNU mengusulkan kepada Presiden agar Perpres Reforma Agraria segera diterbitkan. sekaligus diterbitkan inpres peraturan teknis yang memayungi seluruh proses," katanya Said Aqil menilai Perpres ini dibutuhkan agar tidak terjadi lagi perselisihan lahan dan banyak masyarakat ditangkap karena dinilai memasuki lahan konsesinya.
"Ini sering kita dengar ada Solikin Jumadi ditangkap polisi karena mengganggu memasuki wilayah, Perhutani misalnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika