REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Kepolisian Daerah Bali mengerahkan setidaknya 2.888 personel untuk mengamankan rangkaian proses pemilihan umum (pemilu) presiden 2019. Hal sama juga dilakukan jajaran TNI Kodam Udayana yang memperbantukan lebih dari dua ribu personel.
"Ini dalam rangka cipta kondisi pengamanan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) supaya berjalan lancar," kata Wakapolda Bali, Brigjen Pol I Wayan Sunartha, Kamis (20/9).
Sunartha mengatakan aparat saling berkoordinasi untuk memetakan potensi-potensi kerawanan untuk antisipasi dini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga diikutsertakan merinci karakteristik kerawanan keamanan dan ketertiban di Bali.
Persiapan dimulai sejak rapat koordinasi daerah (rakorda) oleh Kapolda Bali dan Panglima TNI yang memberi arahan kepada personel. Persiapan dilakukan sejak tiga bulan pelaksanaan kegiatan. Sunartha menilai dengan keterlibatan personel TNI yang jumlahnya hampir berimbang, kerawanan dapat diantisipasi sedini mungkin.
Aparat berharap seluruh partisipasi masyarakat umum untuk menjaga kondusivitas Bali, terlebih Bali dalam waktu dekat akan menggelar Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank), 8-14 Oktober 2018.
Polda Bali mulai menggelar Operasi Mantap Brata Agung secara serentak di seluruh Indonesia yang berlangsung 20 September hingga 21 Oktober 2019. Sore ini juga akan digelar deklarasi damai dalam rangka pileg dan pilpres yang aman, damai, dan sejuk di Monumen Bajra Sandhi, Puputan, Renon, Denpasar.