Rabu 19 Sep 2018 07:42 WIB

M Taufik Bertahan di Daftar Caleg dan Jadi Calon Wagub DKI

Muncul #JanganTaufik pada perbincangan di media sosial Twitter.

Rep: Mabruroh, Sri Handayani, Mimi Kartika/ Red: Ratna Puspita
Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik (kanan) berjalan keluar usai memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan pemberian hadiah terkait pembahasan Raperda mengenai rencana tata ruang kawasan strategis Pantai Utara Jaka
Foto: Republika/Raisan Al Farisi
Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik (kanan) berjalan keluar usai memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan pemberian hadiah terkait pembahasan Raperda mengenai rencana tata ruang kawasan strategis Pantai Utara Jaka

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra memastikan Mohammad Taufik menjadi satu-satunya calon bakal anggota legislatif berlatar belakang eks narapidana korupsi yang tidak ditarik dari daftar bacaleg. Tidak hanya itu, Gerindra juga mengusulkan Taufik sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta untuk menggantikan Sandiaga Uno. 

"Calon dari Gerindra hanya satu, namanya pak Muhammad Taufik," kata Politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (18/9).

Menurut Andre, keputusan mencalonkan Taufik dibandingkan kader lain di Gerindra sudah melalui berbagai pertimbangan. Ia mengatakan Gerindra menganggap ada banyak alasan yang membuat Taufik layak mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Alasan pertama, Andre menerangkan, Taufik merupakan ketua DPD Gerindra DKI. Kedua, Taufik menunjukan kinerja yang baik membesar DPD Gerindra DKI. 

Kinerja ini, misalnya, terlihat pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Empat tahun silam, Gerindra meraih 15 kursi setelah mendapatkan 14,15 persen suara atau berada di posisi kedua partai dengan suara terbanyak di DKI setelah PDIP.

Ketiga, Andre menyatakan, Taufik juga punya kinerja yang bagus dan baik sebagai pimpinan DPRD DKI. “Saya rasa beliau juga punya kapasitas, kapabilitas di masyarakat DKI, jadi wajar dan pantas dicalonkan (sebagai) wagub DKI,” kata dia.

Kualitas dan kapabilitas juga yang sebelumnya menjadi alasan Gerindra mempertahankan Taufik dan enggan menggantinya dengan kader lain dalam daftar bakal caleg DPRD DKI. "Sudah ditarik semua kecuali Pak Taufik,” Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman saat dihubungi Republika.co.id, Senin (17/9).

Kala itu, Habiburokhman menyebut, Taufik sebagai pejuang rakyat selama bergabung dengan Gerindra pada 2008. Selain itu, ia menekankan, Taufik merupakan sosok yang bersih. 

Baca Juga:

Kabar bahwa Taufik dicalonkan oleh Gerindra sebagai wagub DKI keluar dari Taufik sendiri. Wakil ketua DPRD DKI itu mengatakan DPD Gerindra DKI, di mana dia bertindak sebagai ketua, sudah melakukan rapat.

Hasil pertemuan tersebut, DPD Gerindra DKI memutuskan memberi mandat kepada Taufik. “Udah bener gua yang disuruh maju,” kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (17/9). 

Keputusan ini akan disampaikan ke Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Gerindra. Ia optimistis DPP akan menyetujui keputusan tersebut. 

Ia juga mengaku telah melaporkan hasil rapim tersebut kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. "Ketawa aja Pak Prabowo. Dilaporin sama saya ketawa-ketawa aja. Ya pokoknya ketawa. Kalian tafsirin aja tanda apa ketawa tuh," ujar dia.

Pada kesempatan tersebut, Taufik menganggap hak PKS mendapatkan jatah kursi wagub DKI bukan urusannya dan Gerindra. Ia menegaskan Gerindra dan PKS punya hak yang sama, yakni mengajukan satu nama. “PKS, ya, urusan PKS. Masak, urusan kami," ujar dia. 

Reaksi PKS

photo
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid. (RepublikaTV)

 

Klaim Taufik dan pernyataan petinggi Gerindra yang mengamininya pun mengundang reaksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS merupakan mitra koalisi Gerindra ketika mengusung Anies Baswedan-Sandiaga pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Pada Pilkada DKI 2017, PKS sudah merelakan kursi cagub dan cawagub dari kalangan non-partai, yakni Anies, dan Gerindra yang diwakili oleh Sandiaga. Pada Pemilihan Presiden 2019, PKS memutuskan kembali berkoalisi dengan Gerindra dengan menyepakati duet Prabowo-Sandi yang keduanya berlatar belakang dari partai yang sama. 

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengungkap sejak awalnya posisi wakil gubernur DKI diberikan kepada PKS. Hal ini, menurut dia, sesuai kesepakatan antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan petinggi PKS. 

Hidayat menyadari posisi wagub sangat penting sehingga mitra koalisi PKS tersebut sangat menginginkannya. Akan tetapi, ia juga mengingatkan, PKS sudah melepaskan semuanya untuk Gerindra. 

Kendati demikian, PKS percaya Prabowo tidak akan ingkar janji. “Kami masih percaya bahwa pak Prabowo memberikan komitmen yang pernah diberikan kepada PKS," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/9).

Baca Juga:

Karena itu, Hidayat pun meminta kader Partai Gerindra di DKI tidak berwacana terlalu banyak terkait pengisian kursi wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga. Hidayat meminta kader Gerindra di DKI mengomunikasikan pengusulan calon wagub kepada DPP Partai Gerindra. 

“Tidak perlu berwacana terlalu banyak di publik, kalau nanti ternyata pimpinan tertinggi mereka memerintahkan untuk melakukan sesuatu seperti yang disepakati nanti akan merepotkan semuanya," ujar Hidayat.

Presiden PKS Sohibul Iman juga mengatakan PKS tetap percaya kepada komitmen Prabowo dalam memberikan kursi wakil gubernur DKI Jakarta kepada PKS. Karena itu, PKS mengusulkan dua kadernya, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto, menjadi calon wagub DKI. 

Terkait adanya dinamika politik yang terjadi, Sohibul menyerahkan sepenuhnya kepada internal Partai Gerindra. “Persoalan internal mereka, silakan tanya Pak Prabowo, tetapi Pak prabowo sudah berikan komitmen ke kami," ucapnya di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Selasa (18/9).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement