REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), meluncurkan program Quick Response, di Gedung Sate, Selasa (18/9). Menurut Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, program ini merupakan bagian dari program 100 hari kepemimpinannya. Program ini dibuat, untuk memperbaiki tata cara negara dan menolong warganya.
"Hari ini kita launching Jabar Quick Response supaya bisa menolong warga Jabar yang sedang emergency. Jadi kata kuncinya emergency, berkesusahan, bisa melaporkan diri sendiri atau melaporkan saudaranya tetangganya," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil kepada wartawan.
Emil mencontohkan, kalau ada yang kekurangan tak bisa makan maka nanti Pemprov Jabar akan mengirimkan beras secepatnya. Kalau ada rumah yan runtuh, maka akan dibangun secepatnya. Begitu juga, kalau ada masalah kesehatan tak punya uang ke rumah sakit atau kedokter maka bisa diupayakan jika tak memiliki BPJS.
"Jadi yang emergency-emergency untuk pendidikan kayak tadi dia yatim tak punya biaya lagi. Pokoknya apa pun masalahnya selama kategorinya kemanusiaan. Nah, bisa lapornya dari berbagai sistem," katanya.
Emil menjelaskan, masyarakat bisa lapor menggunakan media sosial (Medsos) atau dengan SMS. Misalnya yang punya Medsos bisa melapor via Twitter, Instagram dan Facebook. Nanti, dikelola oleh gabungan pemerintah provinsi dengan aktivis sosial kemanusiaan.
"Sumber pendanaan bisa dari mana saja, kalau sifatnya program lewat pemerintah, kalau sifatnya kemanusiaan bisa dari dana zakat infak, sedekah dana CSR, macam-macam nanti juga dikelola secara profesional," katanya.
Saat ditanya tentang tim yang terlibat, Emil mengatakan, tim ini diketuai oleh Bambang Tri Anggono sebagai aktivis masyarakat miskin. Jadi, punya data kemiskinan di lima ribuan desa dan mengetahui apa yang paling dbutuhkan. Sehingga, bisa diprogramkan secara sistem.
"Tapi, yang sifatnya emergency atau darurat bisa kita tolong duluan. Jadi anggota dewan yang mendapati curhatan dari warga yang biasanya dijawab harus nunggu setahun, sekarang tinggal panggil aja Jabar Quick Response, jika masalahnya darurat individu kemanusiaan bisa langsung ditolong," kata Emil seraya mengatakan program ini akan berlaku selamanya sampai siapapun gubernurnya.
Sementara menurut Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum, Quick Response ini masih di bahas dengan pihak DPRD. Agar, diperubahan anggaran ini sudah dimasukan dalam anggaran 2019 yang dibahas dengan para aparat terkait.
"Quick Response ini di latar belakangi yang namanya masyarakat kan butuh perhatian butuh pelayanan dari pemerintah di Tasikmalaya sudah dilakukan enam tahun kebelakang tapi namanya pakai bahasa Indonesia yaitu UPCPKK (Unit Pelayan Cepat Penanganan Kemiskinan) mencakup Pendidikan dan kesehatan, di Jawa Barat ada namanya keren jadi nasional Quick Response," katanya.
Uu mengatakan, Pemprov Jabar tak hanya akan melibatkan PMI dalam tim ini. Tapi, unsur-unsur yang lain pun akan dilibatkan. Misalnya, swasta.
"Karena kan tidak bisa hanya ditangani oleh PNS apalagi PNS di Pemprov semakin sedikit dengan adanya pensiun yang ribuan ini, jadi tidak akan tertangani. Yang biasa saja kewalahan apalagi ditambah ini," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
