REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara RI (Polri) menggelar apel perdana pengamanan Pemilihan Umum 2019 yang dikenal dengan sandi operasi Mantap Brata. Apel itu digelar di Lapangan Silang Monumen Nasional, Jakarta, Selasa (18/9).
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menuturkan, pengamanan pemilu merupakan tantangan baru bagi sinergitas TNI dan Polri. Terlebih, menuju Pemilu 2019 juga diiringi dengan berbagai agenda besar seperti sidang International Monetary Fund (IMF) dan Pengamanan Natal Tahun Baru.
"Kunci dari keberhasilan itu adalah soliditas dan sinergitas saya dan Kapolri sangat bangga dengan kalian semua telah menunjukkan soliditas dan sinergitas di lapangan," ujar Hadi dalam apel tersebut.
Hadi menuturkan, TNI dan Polri berkoordinasi dalam komando operasional mengamankan pemilu. Dengan koordinasi itu, maka Hadi menyatakan akan meningkatkan kinerja bersama TNI dan Polri.
"Mari kita laksanakan amanah rakyat ini dalam rangka pengamanan penyelenggaraan pemilu 2019," ujarnya pada para prajuritnya.
Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian menyatakan, kompetisi dalam pemilu akan terjadi di tingkat nasional sampai di daerah dengan adanya pilpres dan pileg. Maka, kerawanannya pun akan terjadi di tingkat nasional hingga daerah.
Partai politik, kata Tito akan mati-matian bertarung demi suara. "Keadaaan ini kita waspadai bersama," ucap Tito.
Operasi Mantap Brata akan berlangsung selama 397 hari dimulai hari Kamis 20 September 2019. Tito mengatakan, operasi tersebut digelar selama lebih dari satu karena tahapan pemilu yang panjang. Sehingga, Polri dan TNI juga harus siap mengawal proses tersebut hingga tuntas.
"Polri TNI yang tidak memiliki hak pilih adalah tumpuan masyarakat untuk menjadi motor agar terciptanya demokrasi yang sehat dan kompetetif serta aman," ucapnya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menuturkan, tepat pada 20 September 2018, saat dimulai operasi Mantap Brata, KPU bakal menetapkan calon-calon. Lalu pada 23 September 2018, masa kampanye dibuka hingga April 2017.
"Jadi enam setengah bulan itu adalah masa kampanye dimana di dalamnya ada 21 hari masa kampanye melalui media massa cetak dan elektronik," ujar Arief Budiman menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
