REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung disrupsi teknologi di sektor perumahan dalam rangka meningkatkan pelayanan sektor perumahan lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan, disrupsi teknologi diharapkan mendukung pencapaian program satu juta rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo untuk mengurangi secara bertahap kekurangan pasokan (backlog) rumah di Indonesia.
“Salah satunya inovasi yang di dorong adalah teknologi informasi yang mendukung efisiensi pasar perumahan berdasarkan informasi supply-demand perumahan, dan efisiensi supply-chain dalam proses pembangunan perumahan,” kata Anita saat membacakan sambutan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dalam pembukaan acara "Workshop Disruptive Technology for Affordable Housing" di Jakarta, Senin (17/9). Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian PUPR bekerjasama dengan Bank Dunia dalam rangkaian peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2018 yang diperingati setiap 25 Agustus.
Anita menambahkan, diharapkan workshop ini juga membahas teknologi dalam pemilihan material untuk membuat bangunan ramah lingkungan dan bisa mengurangi jejak karbon di bidang perumahan. "Analisis mengenai lokasi yang bagus untuk mengembangkan fungsi perumahan dengan menggunakan pendekatan permodelan, serta pemanfaatan teknologi blockchain untuk mempermudah penyediaan lahan perumahan," ujarnya.
Senior Urban Economist and Coordinator of the World Bank Indonesia Marcus Lee menjelaskan, sektor perumahan harus dapat mengambil manfaat dari disrupsi teknologi. Salah satu contoh disrupsi teknologi yang berkembang di Indonesia adalah Go Jek dan Go Pay.
Sementara itu Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Lana Winayanti mengatakan, pemerintah saat ini sedang mengembangkan sistem informasi digital terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentang informasi perumahan. Melalui sistem informasi itu diharapkan juga dapat menertibkan penyedia perumahan yang tidak mematuhi aturan serta alat untuk menganalisa fluktuasi harga perumahan.
“Selama ini masyarakat harus mencari informasi tentang perumahan dengan mengakses ke berbagai situs internet yang berbeda-beda. Adanya sistem terintegrasi ini dapat diketahui informasi mengenai penawaran dan permintaan dibidang perumahan. Pengembang tentu akan terbantu karena bisa mengetahui lokasi permintaan rumah yang tinggi," tutur Lana.
Terkait dengan sistem informasi bidang perumahan yang bekerjasama dengan Bank Dunia, Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi AH mengatakan, diharapkan bisa rampung dalam tiga tahun ke depan. Menurutnya, kebutuhan teknologi untuk bidang perumahan sudah menjadi hal mutlak saat ini, baik untuk masyarakat maupun pengembang.
Sementara itu, Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan Eko D. Heripoerwanto selaku Ketua Panitia menuturkan, workshop ini menghadirkan para ahli pakar dibidang teknologi dan perumahan dengan tujuan agar bisa memberikan pengetahuan kepada stakeholders terkait inovasi teknologi informasi sektor perumahan. Disamping itu, juga untuk menjaring masukan mengenai potensi dan tantangan di lapangan dalam penerapan teknologi untuk program perumahan. Di samping menjadi wadah bertukar pengalaman.
Hadir sebagai narasumber dalam diskusi panel yaitu CEO iBuild Lew Schulman, Green Building Specialist IFC/EDGE Autif Sayyed, CEO Property Price Tag Cha-Ly Koh, Senior Urban Development Specialist World Bank Gayatri Singh, Managing Director Lenddo, AsiaPacific Mark Mackenzie dan Country BlockchainLeader,IBM Blockchain Andre Jenie.
Workshop dihadiri sekitar 120 peserta perwakilan dari lembaga pemerintahan seperti Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Komnunikasi dan Informatika, dan Kementerian Koperasi dan UKM, BUMN dan BUMD, praktisi dan pemerhati perumahan, perbankan, asosiasi pengembang, dan perguruan tinggi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika