REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Tokoh gerakan #2019GantiPresiden Neno Warisman dan musisi Ahmad Dhani dijadwalkan hadir dalam deklarasi yang akan berlangsung pada Sabtu (29/9) pekan depan di Kota Padang, Sumatra Barat. Wakil Sekjen Gerindra, Andre Rosiade, optimistis acara deklarasi 2019 Ganti Presiden di Kota Padang akan berjalan lancar, tanpa penolakan.
Menurut Andre, penyelenggara dalam waktu dekat akan menyerahkan surat pemberitahuan acara kepada Polda Sumbar."Insya Allah, Neno dan Ahmad Dhani komitmen untuk hadir," jelas Andre, di Padang, Sumatra Barat, Ahad (16/9).
Menyinggung soal penolakan yang sempat dilontarkan Polda Sumbar, Andre mengingatkan bahwa gerakan #2019GantiPresiden termasuk bentuk kebebasan berekspresi. Acara deklarasi pun, menurut Andre, tak perlu mendapat izin dari kepolisian.
Baca juga: Gerindra: #2019GantiPresiden Bukan Bagian dari Prabowo
Sesuai UU nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, penyelenggara hanya perlu mengirimkan surat pemberitahuan kepada kepolisian. "Ini zaman reformasi, bukan orde baru," kata Andre.
Apalagi, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah menyatakan bahwa tagar #2019gantipresiden tidak melanggar aturan dan termasuk hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Ia mengingatkan Polda Sumbar bahwa wasit pemilu 2019 bukanlah kepolisian, melainkan KPU dan Bawaslu.
Penolakan dari Polda Sumbar juga dianggap melukai demokrasi, lantaran provinsi tersebut merupakan basis pendukung Prabowo. Hal ini terlihat dari raihan suara Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang menang telak di atas pasangan capres-cawapres lain pada pilpres 2014, yakni Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla.
Andre juga mengingatkan Polda Sumbar bahwa sejumlah deklarasi Jokowi 2 Periode pun dengan lancar bisa digelar di Sumbar belakangan ini. Pihak yang berseberangan tidak bereaksi negatif terhadap kegiatan tersebut.
"Bahkan deklarasi mencatut nama rektor saja terjadi di Sumbar. Bahkan, ketua Majelis Ulama Indonesia Sumbar pun dicatut, namun kami tidak lakukan persekusi. Insya Allah acara ini damai. Tidak ada alasan Polda melarang," jelas Andre.
Sebelumnya, Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal menegaskan, pihaknya tidak akan mengeluarkan atau memberikan izin terkait kegiatan apa pun yang terkait dengan #2019GantiPresiden di wilayahnya. "Enggak kami izinkan deklarasi #2019GantiPresiden. Di kami enggak ada. Enggak ada. Pemilu nanti bolehlah, kampanye, bukan sekarang," kata Fakhrizal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika