REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Johnny G Plate mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak melarang kepala daerah berada dalam tim kampanye. Pernyataan ini mengkritisi komentar Sandiaga terkait kepala daerah pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Johhny mengatakan kritik Sandiaga mengenai kepala daerah yang ikut kampanye Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) tidak berdasar. Ia menegaskan, kritik bisa dilakukan asal memiliki dasar hukum yang jelas.
Apalagi, kata dia, selama menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga pernah berkampanye untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. “Kalau pernah dulu, ya, kritik diri sendiri berati, ya. Jadi, kami bertanya ada apa itu? Apa karena kurang kepala daerahnya?" kata dia di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/9).
Ia juga menegaskan, kepala daerah yang terasosiasi dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) akan mengambil bagian dan peran sesuai ketentuan perundang-undangan untuk melakukan kampanye. Menurut dia, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin akan menginstruksikan kepala daerah untuk menggunakan haknya sebagai juru kampanye.
"Kesempatan itu tentu dengan mengikuti aturannya, harus cuti dan harus tidak boleh menggunakan fasilitas negara, dan lain-lain," ujar dia.
Dalam TKN, Johnny menjelaskan, kepala daerah hanya menjadi pengarah. Sebab, kepala daerah juga memiliki kepentingan memastikan penyelenggaraan pemilu serentak berlangsung dengan aman.
Baca Juga: Sandiaga: Pernyataan Soal Kepala Daerah Salah Paham
Karena itu, kehadiran kepala daerah penting untuk memastikan pelaksanaan pemilu berlangsung sesuai dengan amanat Undang-Undang. Ia menjelaskan, Nasdem mengerahkan seluruh kepala daerah untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf.
Sedikitnya, ada 10 gubernur yang terasosiasi dengan Nasdem siap mendukung Jokowi-Ma'ruf. "Dari Nasdem saja ada delapan gubernur, juga ada dua sahabat Nasdem. Ada Pak Ridwan Kamil dan ada Ibu Khofifah. Jadi dalam koalisi ini, dari sisi kepala daerah ada banyak sekali kepala daerah, saya enggak tahu di sebelah ada berapa," kata dia.
Sebelumnya, Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir, mengatakan kepala daerah yang memberikan dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf akan diberikan tugas sebagai pengarah teritorial. Mereka nantinya akan memberikan arahan kepada TKD.
Erick mengatakan, pembentukan Tim Kampanye Daerah (TKD) sudah mulai dibahas. Dalam proses pembahasan tersebut, Erick mengaku akan melakukan konsolidasi dengan orang-orang yang akan masuk TKD Jokowi-Ma'ruf.
Erick menerangkan konsolidasi perlu dilakukan karena ia harus mengetahui lebih jauh sosok, pandangan, dan asal partai dari komponen TKD tersebut. Hal ini seperti yang dia lakukan dalam bisnis.
"Itu kan hal-hal yang saya rasa sama dengan dirut (direktur utama) di industri media saat memimpin pertama, oh media ini ke mana, target market-nya siapa," kata Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika