REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Bakal calon wakil presiden RI Sandiaga Salahudin Uno mengatakan, pernyataan soal kepala daerah yang tidak boleh terlibat dalam pusaran Pilpres merupakan kesalahpahaman. Ia mengatakan pernyataan itu bukan ditujukan ke seluruh kepala daerah, tetapi hanya bagi gubernur/wali kota/bupati yang ada di lingkaran koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga.
Ia mengatakan kepala daerah terpilih dalam koalisi Prabowo-Sandi itu hendaknya fokus untuk membangun wilayah. Sebab, mereka telah melewati proses pilkada yang panjang. "Ini hanya untuk koalisi Prabowo-Sandi. Jadi jangan ada kesalahpahaman," ujar Sandiaga di Kabupaten Bandung Barat, Kamis (13/9).
Sandi pun meminta maaf kepada kepala daerah yang merasa tersinggung terutama kepada Ridwan Kamil, terlebih pernyataan tersebut bukan ditujukan kepadanya. Sandi pun berharap pernyataannya tak usah dibesar-besarkan lagi.
Baca Juga:
- Mendagri Minta Kepala Daerah Urus Cuti Jika Ingin Kampanye
- Priyo Anjurkan Kepala Daerah tak Terbuka Dukung Prabowo
- Pengamat: Kepala Daerah Punya Pertimbangan Dukung Jokowi
Ia khawatir hal tersebut akan menimbulkan situasi menjadi tidak kondusif. "Seandainya Pak Ridwan Kamil merasa tersindir, saya minta maaf. Tapi ini bukan ditujukan buat Pak Ridwan Kamil tapi ditujukan kepala daerah yang ada di koalisi Prabowo-Sandi," katanya.
Sebelumnya, pernyataan Sandi memunculkan polemik di antara kepala daerah, salah satunya Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Emil menganggap mendukung seseorang adalah hak pribadi asal tidak menyalahi aturan yang ada.
Bahkan, Emil meminta agar Sandiaga bercermin. Sebab ketika menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta, ia aktif mendukung calon kepala daerah yang tengah bertarung, termasuk pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik).