REPUBLIKA.CO.ID, oleh Muhammad Hafil*
Koalisi partai politik pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tengah diuji. Ini karena salah satu anggota koalisi yaitu Partai Demokrat seperti sedang menunjukkan politik dua kaki.
Sejak nama Prabowo-Sandi didaftarkan ke KPU sebagai bakal capres-cawapres pada 10 Agustus 2018 lalu, setidaknya dua kali Demokrat ‘merongrong’ pasangan ini. Pertama, pernyataan Wakil Sekjen Demokrat Andi Arief yang menyebut Sandi membayar mahar Rp 1 triliun kepada PKS dan PAN agar setuju mendukung Sandi sebagai bakal cawapres Prabowo.
Dampak dari pernyataan itu, sejumlah elite Partai Demokrat dan Gerindra sempat saling serang pernyataan. Andi menyebut Prabowo sebagai jenderal kardus sedangkan Gerindra melalui wakil ketua umumnya yaitu Arief Poyuono menyebut SBY sebagai jenderal baper (bawa perasaan) yang suka mengeluh.
Pernyataan Andi itu juga mengusik kedua partai pengusung Prabowo-Sandi lainnya yaitu PKS dan PAN. Karena, kedua partai itu disebut-sebut juga oleh Andi sebagai partai yang menerima mahar dari Sandi. Bahkan, kedua partai itu sempat melontarkan niat untuk melaporkan Andi ke pihak penegak hukum.
Selain itu, pernyataan Andi juga sempat dilaporkan ke Bawaslu dan menyeret-nyeret nama Sandi. Meski kemudian, Bawaslu menyatakan pernyataan Andi itu tak bisa diteruskan pengusutan kasusnya. Ini karena Andi sendiri yang tak pernah memenuhi panggilan Bawaslu untuk dimintai keterangan.
Meski Andi sudah membuat kegaduhan di awal-awal perjuangan koalisi Prabowo-Sandi, tetapi DPP Demokrat sama sekali tidak memberikan sanksi. Bahkan, pernyataan dari Demokrat yang mengecam Andi pun hampir tidak ada. Sebaliknya, DPP Demokrat melalui wakil ketua umumnya yaitu Syarief Hasan cenderung ‘membela’ Andi. Di mana, Syarief menyebut pernyataan Andi itu merupakan pandangan pribadi karena tidak puas dengan kondisi yang ada.
‘Rongrongan’ kedua Demokrat atas perjuangan koalisi Prabowo-Sandi adalah soal adanya pemberian dispensasi bagi kader-kader Demokrat di daerah untuk mendukung Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Hal ini awalnya ditandai oleh pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga ketua DPD Demokrat dengan pernyataan mendukung Jokowi-Ma’ruf.
Kemudian, Demokrat menyatakan bahwa memang ada dispensasi bagi daerah-daerah yang bukan lumbung suara Prabowo-Sandi. Di antaranya, Papua dan Sulawesi Utara.
Belakangan, bukan hanya DPD Demokrat Papua dan DPD Demokrat Sulawesi Utara yang memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf. Tetapi, ada sejumlah elite Demokrat lainnya yang bergabung dalam tim sukses Jokowi-Ma’ruf. Yaitu, Deddy Mizwar sebagai pengurus Demokrat Jawa Barat yang menjadi juru bicara timses Jokowi-Ma’ruf, Wahidin Halim yang merupakan gubernur Banten dan kader Demokrat (eks ketua DPD Demokrat Banten) menjadi penasihat Timses Jokowi-Ma’ruf. Selain itu, ada juga nama Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang juga menjadi ketua DPD Demokrat Jatim yang menyatakan mayoritas pengurus DPD Demokrat Jatim mendukung Jokowi-Ma’ruf.
Banyak pihak menilai Demokrat sedang memainkan politik dua kaki alias cari aman. Demokrat seolah tak yakin dengan potensi kemenangan Prabowo-Sandi pada pertarungan Pilpres 2019 mendatang.
Tingkah Demokrat dengan dua hal di atas tadi, bisa merugikan koalisi Prabowo-Sandi. Di mana, kubu Prabowo-Sandi bisa dicap rapuh dan tidak kompak. Hal ini tentu bisa berdampak pada keyakinan pemilih untuk mendukung Prabowo-Sandi. Misalnya, jika Prabowo-Sandi nanti memenangkan pertarungan, ricuh yang dimunculkan oleh partai pengusungnya bisa saja terjadi. Sehingga, berdampak pada ketidakstabilan menjalankan roda pemerintahan. Ujung-ujungnya, rakyat juga yang dirugikan.
Sebaiknya, Prabowo-Sandi melalui tim suksesnya bisa memberikan tegurannya atau pembinaannya kepada Partai Demokrat dalam koalisi ini. Jika tidak, bukan tidak mungkin ‘rongrongan’ berikutnya bisa muncul kembali menjelang pelaksanaan Pilpres 2019.
*) Penulis adalah redaktur republika.co.id
Ikuti Whatsapp Channel Republika
