REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menjelaskan ada dua hal yang tak boleh dilakukan untuk menjamin terselenggaranya kampanye damai. Kedua kubu yang bersaing di pilpres 2019 sepatutnya menjauhi isu Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) dan kampanye hitam.
Pangi mengingatkan isu SARA akan membuat situasi semakin ricuh. "Kalau masuk ke kotak pandora itu tinggal menunggu saja, seperti pusaran air. Kalau sudah masuk itu berbahaya," kata Pangi pada Republika.co.id melalui sambungan telepon, Rabu (12/9).
Selain itu, Pangi juga mengingatkan agar para elite politik tidak melakukan black campaign. Kampanye yang dilarang adalah menyebarkan hoaks dan fitnah serta seringkali dilakukan dengan tujuan mengadu domba.
Kampanye hitam dapat merusak demokrasi di Indonesia. "Membunuh karakter orang secara individu, jangan. Rusak bangsa kita ini," kata dia.
Menurut Pangi, kampanye damai lebih menonjolkan adu gagasan antara calon-calon pemimpin bangsa. Ia menganjurkan tim pemenangan kedua pasangan yang berkontestasi di pilpres 2019 bersaing dengan narasi yang didasari oleh pikiran rasional.
Pangi menilai masyarakat Indonesia saat ini masih mudah terpengaruh oleh suara-suara dari elite politik. Oleh karena itu, elite politk harus paham perannya dan memberi pernyataan-pernyataan yang menyejukkan.
"Ini kan sebetulnya tergantung elite, aktornya. Lalau menyejukkan yang grass rootnya ini tidak bergejolak. Mampu menahan diri. Itu kuncinya," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengungkapkan komitmen pihaknya untuk melakukan kampanye damai. Teguran yang segera dilayangkan kepada Farhat Abbas adalah perwujudan dari komitmen tersebut.
Karding menjelaskan kampanye damai mencakup kampanye yang memberi pendidikan, membuat suasana teduh, dan memiliki dampak menyenangkan. Kampanye damai juga membuat rileks, tidak memberi dampak pada perpecahan, tidak memfitnah, serta tidak membangun diksi dan narasi hoaks.
"Komitmen dasar kami adalah kampanye yang selalu positif," kata Karding pada Republika.co.id, Rabu (12/9).
Sementara itu, anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menilai langkah koreksi yang dilakukan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) terhadap Farhat Abbas sebagai anggota Tim Kampanye Nasional Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin adalah langkah tepat. Menurutnya, kubu pejawat dan oposisi sama-sama berkomitmen menjunjung kampanye damai.
"Kita tidak bermain dalam isu SARA di pilpres 2019 ini," kata Andre kepada Republika.co.id, Rabu (12/9).
Andre mengungkapkan kedua kubu sepakat beradu gagasan dan program. Isu agama tidak akan diangkat karena akan menimbulkan perpecahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika